"Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antarwilayah dan belum optimalnya hubungan internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa," ucapnya, di Premier Hotel Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).

Gubri melanjutkan permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya pengelolaan dan kualitas belanja APBD dan dana Otonomi Khusus Aceh.

Kemudian, Masih tingginya ketimpangan pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat, dan tingginya tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Sumatera bagian utara.

"Juga belum adanya pusat perdagangan komoditas (trading house) yang terintegrasi, serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur perekonomian lokal," sebutnya.

Syamsuar menambahkan, permasalahan lainnya adalah belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri.

Kemudian, masih terdapatnya praktek penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal. Tingginya potensi konflik pada kawasan perbatasan Natuna, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Serta masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai khususnya pulau-pulau di perbatasan negara, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perdesaan dan perkotaan.

"Untuk itu melalui pertemuan ini kita harapkan adanya sinergitas antar provinsi di Sumatera untuk membangun daerah," tutupnya.

Sumber : rls /