Indovizka.com, - Anggota Komite I DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Fernando Sinaga dalam Sidang Paripurna di Senayan, mengungkap bahwa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak berisiko menimbulkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

“Sesungguhnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelenggarakan Pilkades secara serentak dan malah membuat marak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya pengangkatan pejabat Kades (penjabat Kepala Desa, red)," kata Fernando dalam siaran resmi yang dibaca GoNEWS.co, Selasa (10/1/2023).

Penunjukan pejabat Kades terjadi karena habisnya masa jabatan Kades sementara sejumlah Desa harus menunda pelaksanaan Pilkades serentak sejak 2021 lantaran situasi pandemi kala itu.