INDOVIZKA.COM - Perseteruan dalam melakukan riset dengan pendekatan paradigma kritis sering dianggap tidak riil oleh penganut paradigma objektif/klasik. Hal ini dikarenakan, kaum klasik mengasumsikan bahwa realitas itu harus dilihat secara riil dan realistis.

Semua objek dan subjek yang diteliti harus diukur secara matematis. Sehingga paradigma ini dianggap lebih pas untuk mengukur sesuatu objek yang akan diteliti. 

Akan tetapi, kaum paradigma objektif/klasik juga menghargai paradigma kritis/subjektif. Pada paradigma ini, realitas tidak bisa hanya diukur secara matematis. Paradigma ini mengasumsikan bahwa realitas harus dilihat lebih jauh dan mendalam. Sehingga paradigma ini terkesan subjektif dalam menelaah realitas atau fenomena yang akan diteliti. 

Lalu, bagaimana dengan potret pembangunan di Riau? Saya mencoba meneliti dan menelaahnya dengan paradigma kritis. Hasil pengumpulan data awal yang saya lakukan, maka didapat temuan bahwa kondisi pembangunan di Riau selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Edy Natar Nasution, tidak terasa oleh masyarakat. Enam wilayah yang saya observasi yakni Kabupaten Kuansing, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan sentuhan pembangunan ketika Syamsuar-Edy menjadi pemimpin Riau. 

Metode pengumpulan data yang saya lakukan tidak hanya melakukan observasi saja, tetapi juga langsung melakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat, pihak pemerintah kecamatan, pihak pemerintah desa, bahkan termasuk juga terdapat informan yang pernah menjadi tim sukses Syamsuar-Edy.

Atas observasi dan wawancara mendalam yang saya lakukan di 6 kabupaten tersebut, maka didapat data awal yang sedang saya telaah bahwa kepemimpinan Syamsuar-Edy diasumsikan tidak memenuhi janji politiknya untuk membangun Riau lebih baik. Atas dasar itu, asumsi awal atas temuan saya tersebut menyebutkan bahwa Syamsuar-Edy jangan maju lagi untuk periode kedua, karena dikhawatirkan tidak akan mendongkrak perolehan suara Syamsuar-Edy nantinya.

Oleh karenanya, melihat fenomena atau realitas dalam mengukur program kerja yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Riau (Syamsuar-Edy, red) tidak saja hanya mengandalkan data kuantitatif saja (sebagaimana dirilis Kadiskominfo Riau di media massa online di Riau), akan tetapi data kualitatif sangat menentukan kualitas dari fenomena yang diukur. Begitu juga dengan serapan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sulit diukur tingkat progresifnya, karena penggunaan dan serapan anggaran bisa saja dimanipulasi. 

Atas dasar itu, sah saja jika potret pembangunan di Riau di masa kepemimpinan Syamsuar-Edy juga harus dilihat dari perspektif paradigma kritis dengan metodologi kualitatif. Ketika terjadi mix methodologi dalam mengukur kinerja Syamsuar-Edy selama 4 tahun ini, maka kita akan kaya dengan data. Sehingga temuan di lapangan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan rencana tindak lanjut pembangunan Riau ke depan

Sumber : Cakaplah /  Editor : Fy