Pilihan
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Kesalkan Sikap Pemprov dan Pusat Tidak Konsisten
INDOVIZKA.COM- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Edy Hariyanto Sindrang menyesalkan sikap pemerintah pusat dan provinsi yang tidak konsisten mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah. Imbasnya, hingga akhir tahun, pembayaran proyek tahun anggaran 2019 belum juga bisa dilakukan, padahal proyek-proyek tersebut sudah selesai 100 persen.
"Jika saja dana bagi hasil dari pusat dan provinsi konsisten, maka tidak ada kegiatan proyek yang Tunda Bayar (TB)," kesal Edy Haryanto Sindrang, kepada indovizka.com melalui telepon selulernya, Ahad (5/1/2020).
Dana bagi hasil dari pusat, Edy merincikan, sekitar Rp 99 Miliar, sedangkan dana bagi hasil dari Provinsi menurutnya, berkisar sekitar lebih kurang Rp 17 Miliar dan dari PAD Rp 29 Miliar lebih. Jadi total pagu untuk Inhil di Triwulan IV ini sekitar Rp 146 Miliar.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Sementara, tambah Edy, kebutuhan belanja SKPD di Inhil yang belum terbayar kurang lebih Rp100 Miliar.
"Yang paling besar itu ada di Dinas PUPR sekitar Rp 40 M lebih, dan Dinas PERKIM Rp 25 M Lebih.
Kalau saja tgl 27 Desember 2019 kemaren masuk dana Rp 146 M APBD Inhil masih surplus Rp 46 M," pungkasnya.
Tentu hal ini berdampak kepada SP2D yang tidak diterbitkan BPAKD karena Instansi yang bersangkutan tidak mau SP2D kosong beredar di luar sana.
"Kondisi ini terjadi sampai akhir tahun anggaran 2019, maka terjadilah tunda bayar terhadap rekanan. Pertanyaannya apakah kondisi di Inhil akan seperti ini terus setiap tahun," tutupnya.
.png)

Berita Lainnya
Rotasi AKD DPRD Riau, Duet Parisman Ihwan-H Dani M Nursalam Tetap Dipertahankan Pimpin Komisi IV
Pansus DPRD Nilai Pemkab Inhil Ambigu Antara SOTK Atau Asesmen
PDI Perjuangan Hadiri Bimtek dalam Rangka Mendalami Tupoksi Anggota DPRD
DPRD Ingatkan Gubri Pilih Pj Wako Pekanbaru dan Kampar Sesuai Aturan
Pj. Bupati Inhil Sampaikan Pidato Tanggapan Pandangan Umum Fraksi DPRD Inhil Tentang Pelaksanaan APBD TA 2023
Dewan Inhil Kecewa, PT KIG Belum Juga Beroperasi
DPRD Riau Tanggapi Keluhan Gubernur Riau Syamsuar
Wakil Ketua DPRD Riau Hadiri Acara Bagholek Godang Masyarakat Kampar se Riau
Warganet Tanya Soal Komitmen Ruas Jalan, H Dani M Nursalam: Telah Dialokasikan di APBD Riau 2021
Komisi III DPRD Bengkalis Ungkap Peran Alfamart terhadap UMKM Lokal
Agar Program Pelayanan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran, Komisi II Studi Banding ke Disperkim Bukittinggi
Pemda Inhil Belum Dapat Sajikan Data RPJMD Lengkap dan Valid