Pilihan
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Kesalkan Sikap Pemprov dan Pusat Tidak Konsisten
INDOVIZKA.COM- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Edy Hariyanto Sindrang menyesalkan sikap pemerintah pusat dan provinsi yang tidak konsisten mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah. Imbasnya, hingga akhir tahun, pembayaran proyek tahun anggaran 2019 belum juga bisa dilakukan, padahal proyek-proyek tersebut sudah selesai 100 persen.
"Jika saja dana bagi hasil dari pusat dan provinsi konsisten, maka tidak ada kegiatan proyek yang Tunda Bayar (TB)," kesal Edy Haryanto Sindrang, kepada indovizka.com melalui telepon selulernya, Ahad (5/1/2020).
Dana bagi hasil dari pusat, Edy merincikan, sekitar Rp 99 Miliar, sedangkan dana bagi hasil dari Provinsi menurutnya, berkisar sekitar lebih kurang Rp 17 Miliar dan dari PAD Rp 29 Miliar lebih. Jadi total pagu untuk Inhil di Triwulan IV ini sekitar Rp 146 Miliar.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Sementara, tambah Edy, kebutuhan belanja SKPD di Inhil yang belum terbayar kurang lebih Rp100 Miliar.
"Yang paling besar itu ada di Dinas PUPR sekitar Rp 40 M lebih, dan Dinas PERKIM Rp 25 M Lebih.
Kalau saja tgl 27 Desember 2019 kemaren masuk dana Rp 146 M APBD Inhil masih surplus Rp 46 M," pungkasnya.
Tentu hal ini berdampak kepada SP2D yang tidak diterbitkan BPAKD karena Instansi yang bersangkutan tidak mau SP2D kosong beredar di luar sana.
"Kondisi ini terjadi sampai akhir tahun anggaran 2019, maka terjadilah tunda bayar terhadap rekanan. Pertanyaannya apakah kondisi di Inhil akan seperti ini terus setiap tahun," tutupnya.
.png)

Berita Lainnya
Wakil Ketua DPRD Inhil Minta Semua Desa Siapkan Rumah Isolasi
Terkait Kisruh PPPK, DPRD Riau Minta Wagubri Tegur Plt Kadisdik
32 Desa di Inhil Usulkan Pemekaran, Mu'ammar : Belum Ada Tindaklanjut Pemda
Pimpinan DPRD Masih Berharap Kemendagri Pilih Hambali Jadi Pj Walikota Pekanbaru
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Singgung Disdik Soal Akreditas
Bapenda Diminta Tertibkan Meteran Air Permukaan Perusahaan
Progres Pembangunan Tak Maksimal, DPRD Pertanyakan Kinerja Pemkab Inhil
Diduga Pengelolaan Dana Umat Tidak Tranfaran, DPRD Inhil Panggil Baznas Inhil
Kebun Kelapa Masyarakat Diserang Hama Kumbang, Begini Kata Anggota DPRD Inhil
Pelajari Analisis Resiko, Tim Pansus BPBD Studi Banding ke Kab. Bantul
Wakil Ketua DPRD Riau Soroti PAD Belum Capai Target, Porwil Terancam Pelaksanaannya
Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Sampaikan Komitmen Visi Misi di Hadapan Anggota DPRD Riau