“PLN tidak hanya perlu minta maaf, tetapi juga harus memenuhi hak konsumen yang dirugikan akibat kejadian ini,” ujarnya.

Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu PLN harus memenuhi hak-hak konsumen termasuk hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi layananan listrik dan mendapatkan sesuai dengan standar yang dijanjikan.

“Dan melihat kondisi pemadaman listrik cukup lama ini saat ini saya menilai management PLN sudah tidak benar. Untuk itu, kita minta penjelasan mereka apa penyebabnya, kalau kecelakaan beri kan penjelasan pada kita. Karena hidup listrik tergantung PLN saat ini, apalagi semua serba online,” ungkap politisi partai PAN DPRD Riau tersebut.

Seperti diketahui, pada Selasa kemarin terjadi pemadaman listrik massal oleh PLN yang cukup lama di Sumatera Selatan hingga Riau.

Gangguan itu terjadi pada transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 275 kV Lubuklinggau-Lahat, Sumatera Selatan. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas masyarakat nyaris lumpuh total.

Hingga saat ini sejumlah rumah warga di Kota Pekanbaru masih terlihat lumpuh akibat padamnya lampu milik perusahaan negara tersebut. **