INDOVIZKA.COM- Kepala BPOM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Ayi Mahpud Sidik, S.Si, Apt, M.H. menepis tudingan yang ditujukan terhadap instansi yang dipimpinnya tidak berperan aktif dan dinilai lamban dalam pencegahan Covid-19 di Negeri Seribu Parit ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya di indovizka.com terbitan 30 Maret 2020, Anggota DPRD Inhil Mu'ammar Armain menyoroti kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Inhil terkait perannya terhadap penanggulangan Covid-19 di Negeri Seribu Parit ini.
Sebagai badan yang berkompeten mengawasi obat dan makanan, Mu'ammar menilai BPOM Inhil terkesan lambat dan kurang tanggap dalam mewujudkan perannya terhadap apa yang menjadi persoalan daerah selama ini.
Melalui arahan BPOM RI di Jakarta, Ayi mengatakan, BPOM Inhil bahkan memiliki Satgas Covid-19 yang selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pemda untuk turut serta berpartisipasi beberapa kegiatan penanganan pencegahan wabah Covid-19 di Inhil.
Meskipun sebenarnya, dijelaskan Ayi beberapa produk bukan kewenangan BPOM, tapi dengan pengalaman dalam pengawasan yang dimiliki, BPOM Inhil senantiasa membantu instansi lain dan masyarakat sehubungan dengan Covid-19.
"Salah satu kontribusi kami dalam mengatasi kasus Covid-19 adalah membantu pembuatan produk hand sanitizer dan desinfektan kepada gugus Pramuka Inhil untuk disemprotkan di fasilitas umum sesuai dengan persyaratan yang mengatur, " kata Ayi Mahpud Sidik mengklarifikasi, Selasa (31/3/2020).
Selanjutnya, untuk menghindari penyalahgunaan obat, Loka POM di Inhil juga menerbitkan surat edaran kepada Apotek di Inhil dan Inhu mengenai larangan menjual/mengedarkan obat keras yang digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati pasien Covid-19 tanpa resep dokter.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta pencegahan Covid-19 melalui radio dan media sosial lainnya.
"Hari ini juga kita turut serta dalam kegiatan penyemprotan massal bersama Polres Inhil dan Forkopimda serta bagi-bagi masker kepada tenaga kesehatan dan masyarakat," imbuhnya.
Sesuai Perpres No. 80 Tahun 2017, tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedang di Permenkes No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menjelaskan bahwa masker merupakan kategori peralatan bedah umum dan bedah plastik sedangkan hand sanitizer merupakan kategori antiseptika dan desinfektan. Pengurusan Izin Edar dan Pengawasan produk tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan.
.png)
Berita Lainnya
Dapat Rangking I Hasil Tes Tertulis, Ini Kata Risky Calon Kades Muara Uwai Bangkinang
Polsek Bunut Amankan Dua Truk Bermuatan Kayu Ilegal, Sopir Kabur Tinggalkan Kendaraan
Korupsi 6 Kegiatan di Setdakab Kuansing, Jaksa Segera Umumkan Tersangka Baru
Digelar Malam ini, Puncak HUT Pekanbaru ke 238 Akan Dimeriahkan Artis Ibu Kota Anji
Hari Ini Binda Riau Gelar Vaksin Massal di Empat Kabupaten di Riau, Ini Kata Brigjen TNI Amino Setya Budi
Perdana, Turnamen Domino Peringatan HPN Tingkat Riau Terapkan Peraturan Kejurnas Pordi
HAPI Bersilaturrahmi dengan Polres Inhil
Seorang Warga Pelalawan Ditemukan Tewas Tergantung
Satintelkam Polres Inhil Rayakan HUT Intelijen Polri ke-80, Tekankan Deteksi Dini Keamanan
Tanda WhatsApp Disadap dari Jauh dan Cara Hentikan
Terdampak Covid-19, 3 Ribu UKM di Inhil Tunggu Realisasi Bantuan dari Pusat
Libur Lebaran, Jembatan Rumbai Dipadati Warga