Jakarta - Pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap stabil di tengah memanasnya situasi geopolitik global dengan menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperkuat efisiensi kebijakan, serta mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa APBN masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak ekonomi dunia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga keberlanjutan anggaran sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya.

Menurutnya, hingga akhir tahun, kondisi defisit anggaran masih berada dalam batas aman dan terkendali.

“Anggaran kita sekarang sampai akhir tahun pun tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang terhadap seluruh dinamika fiskal yang mungkin terjadi.

“Teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa posisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat meskipun dihadapkan pada tekanan global. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih modern dan efisien.

“Di tengah dinamika global, Indonesia menunjukkan momentum menuju perilaku yang lebih modern dan efisien. Perekonomian tetap stabil, stok BBM aman, dan kebijakan fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung efisiensi tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk transformasi digital dan sistem kerja fleksibel bagi ASN. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Work From Home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Langkah efisiensi lainnya dilakukan melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti layanan publik, kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan.

Selain itu, program prioritas seperti kompensasi energi tetap dijalankan guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang. (rls)