JAKARTA (INDOVIZKA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapannya pembangunan IKN Nusantara tidak banyak membebani APBN , melainkan lebih banyak menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau swasta.
"Kami harap ini bisa seimbang, bahkan jauh lebih besar KPBU atau swasta ini dibandingkan subanngsih dari APBN," kata Ptl Direktur Regional II Bappenas, M Roudo dalam dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).
Roudo menyebut sudah banyak investor asing yang melirik rencana pembangunan fisik IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan dalam Dubai Expo tahun lalu, tidak sedikit investor dari negara Timur Tengah yang berniat menanamkan modalnya.
"Kemarin di Dubai Expo, beberapa malah tanya di mana lokasinya," kata dia.
Hanya saja, pemerintah akan berhati-hati sebelum membuka diri untuk menerima investasi. Salah satunya memastikan master plan pembangunan IKN Nusantara yang jelas masuk dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya.
"Dengan begitu ini akan lebih mudah dalam proses penyesuaian, baik dari desain dan master plan ini bisa dihitung mengenai pembiayaannya," kata dia.
Sumber Dana Pembangunan
Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengaku pembahasan sumber dana pembangunan IKN sangat alot. Mengingat yang dibahas merupakan isu yang penting dan berhubungan dengan skema-skema lainnya.
"Pembiayaan ini memang pembahasannya alot," kata Made.
Salah satunya dengan skema pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk otorita. Secara jabatan, Kepala Otorita IKN ini memiliki jabatan setingkat provinsi. Namun tanggung jawab Kepala Badan Otorita langsung kepada presiden, sebagaimana para menteri yang juga ditunjuk langsung Presiden.
Sementara itu secara pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan di wilayah Otorita IKN menggunakan APBN bukan APBD.
"Pendanaan ini didesain APBN. Nanti ada hak-hak yang berlaku buat nasional. Jadi bentuknya seperti pemda setingkat provinsi punya perangkat dan kepalanya setingkat provinsi tapi pendanaan ini pakai APBN bukan APBD," kata dia mengakhiri.
.png)
Berita Lainnya
Tiba di PN Jaksel, Begini Penampakan Ferdy Sambo Jelang Sidang Perdana
Wajib Tahu! Begini Ganti Rugi dan Kompensasi Jika Tiang Listrik PLN Ditanam di Tanah Milik Kamu
Diskon PPnBM Kendaraan yang Dikomandoi Airlangga Dinilai Mampu Selamatkan Buruh Otomotif
Pemerintah Target Penerimaan Cukai Rokok Rp193 Triliun di 2022
Tarif Cukai Rokok Naik Lagi 2021
Pemerintah Geser 2 Libur Nasional dan Hapus Cuti Bersama Natal
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1443 Hijriah 2 April 2022
Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19 Dilindungi Negara
Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer Mulai 2023, Ada Pekerjaan Diganti Outsourcing
Ketua MPR Dukung Wartawan di DPR/MPR RI Ikuti UKW Guna Peningkatan Kualitas Jurnalistik
7 Anak dan 3 Bayi Dinyatakan Turut Hilang Bersama Pesawat Sriwijaya Air
BPS Bakal Rekrut 247.000 Petugas Sensus Penduduk 2020