JAKARTA (INDOVIZKA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapannya pembangunan IKN Nusantara tidak banyak membebani APBN , melainkan lebih banyak menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau swasta.
"Kami harap ini bisa seimbang, bahkan jauh lebih besar KPBU atau swasta ini dibandingkan subanngsih dari APBN," kata Ptl Direktur Regional II Bappenas, M Roudo dalam dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).
Roudo menyebut sudah banyak investor asing yang melirik rencana pembangunan fisik IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan dalam Dubai Expo tahun lalu, tidak sedikit investor dari negara Timur Tengah yang berniat menanamkan modalnya.
"Kemarin di Dubai Expo, beberapa malah tanya di mana lokasinya," kata dia.
Hanya saja, pemerintah akan berhati-hati sebelum membuka diri untuk menerima investasi. Salah satunya memastikan master plan pembangunan IKN Nusantara yang jelas masuk dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya.
"Dengan begitu ini akan lebih mudah dalam proses penyesuaian, baik dari desain dan master plan ini bisa dihitung mengenai pembiayaannya," kata dia.
Sumber Dana Pembangunan
Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengaku pembahasan sumber dana pembangunan IKN sangat alot. Mengingat yang dibahas merupakan isu yang penting dan berhubungan dengan skema-skema lainnya.
"Pembiayaan ini memang pembahasannya alot," kata Made.
Salah satunya dengan skema pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk otorita. Secara jabatan, Kepala Otorita IKN ini memiliki jabatan setingkat provinsi. Namun tanggung jawab Kepala Badan Otorita langsung kepada presiden, sebagaimana para menteri yang juga ditunjuk langsung Presiden.
Sementara itu secara pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan di wilayah Otorita IKN menggunakan APBN bukan APBD.
"Pendanaan ini didesain APBN. Nanti ada hak-hak yang berlaku buat nasional. Jadi bentuknya seperti pemda setingkat provinsi punya perangkat dan kepalanya setingkat provinsi tapi pendanaan ini pakai APBN bukan APBD," kata dia mengakhiri.
.png)
Berita Lainnya
Pelaksanaan SKB CPNS 2019, Peserta Dapat Ganti Lokasi Tes Maksimal 3 Kali
Kabinet Jokowi Retak? Ini Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD
Airlangga: Raih Kepercayaan Konsumen dengan Percepat Program Vaksinasi Nasional
Jokowi: Indonesia Berada di Ring of Fire, Bencana Bisa Terjadi Kapan Saja
Penelitian: Pandemi Bikin Orang Kaya Makin Kaya, Orang Miskin Makin Susah
Muhaimin Iskandar Kampanyekan Islam Rahmatan Lil Alamin ke Organisasi Parpol Dunia
Hasil Inspeksi BPOM: Proses Vaksin Nusantara Bermasalah
LAM Riau Merasa Diperlakukan Tidak Adil pada Rapat Panja Migas DPR RI
Sudah 72 Jam Lebih, TNI Fokus Cari KRI Nanggala-402
Demi Mengembalikan Indonesia Menjadi Macan Asia, Jaga Ketat Keselamatan Presiden Prabowo!
Siang Ini 32 Kelurahan di DKI Jakarta Digenangi Banjir Setinggi 150 Cm, Ratusan Warga Mulai Mengungsi
433 Desa Belum Teraliri Listrik, Jokowi: Identifikasi!