Dikatakan Syahrial, satu penerima mendapatkan satu bansos, sebab penerima tidak boleh mendapatkan bansos lebih dari satu bansos. Contohnya, ada satu orang mendapatkan dua bansos dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Jelas ini sudah melanggar dan tidak diperbolehkan.

"Untuk itu, Dinas Sosial Riau masih menunggu data dari kabupaten dan kota di Riau, siapa saja yang akan menerima bantuan keuangan khusus jaring pengaman sosial dari Pemprov Riau," ungkap Syahrial di mediacenterriau.

Ia menjelaskan, kalau data tersebut belum dikirimkan, Pemprov Riau tetap memberikan bantuan keuangan dengan memberikan anggaran tersebut langsung ke kabupaten/kota. Sehingga, bisa digunakan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 sesuai kebutuhan.

"Nantinya yang mempertanggungjawabkannya ya kabupaten dan kota. Sebab, bantuan keuangan tersebut akan dikirim langsung ke rekening pemerintah kabupaten dan kota untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas Syahrial. (*)