BMPS menyebut Pasal 11 RUU Sisdiknas belum jelas siapa yang berwenang memberi akses pendidikan yang bermutu. Pada Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wanib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kemudian ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara ysng berusia 7 sampai dengan 15 tahun.

Dua pasal ini dipersoalkan BMPS, karena belum jelas betul siapa yang menjadi domainnya, Pemerintah, pemerintah daerah, atau yayasan. Sudah saatnya, peran swasta dalam menyelenggarakan pendidikan tidak dikesampingkan negara. Sebaliknya, harus mendapat perhatian yang sama dengan sekolah negeri.

Mendengar hal itu, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, langsung menyambut positif dengan menyepakati untuk menghapuskan pembedaan antara sekolah negeri dengan sekolah di RUU Sisdiknas.

Dengan demikian, diharapkan ke depan dunia pendidikan Indonesia akan semakin berkualitas dengan pengahapusan pembedaan tersebut.

"Ini adalah masukan yang sangat bagus dari BMPS. Kita sepakati bersama untuk menghapuskan pembedaan dengan menghilangkan frasa swasta di dalam RUU Sisdiknas ini," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.