Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Abdul Wahid Minta Pemkab Inhil Evaluasi CSR Perusahaan Agar Tepat Sasaran
INDOVIKA.COM- Anggota DPR RI asal Dapil Riau 2 H Abdul Wahid menyarankan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengevaluasi perusahaan besar swasta (PBS) terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Terkait dengan CSR ini sudah ada peraturan yang mengaturnya. Kita berharap pihak perusahaan bisa mentaati aturan tersebut. Karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan pihak perusahaan,” kata Abdul Wahid Komisi VII DPR RI.
Harapannya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan OPD terkait dapat mengevaluasi perusahaan mana saja yang sudah taat CSR.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
“Kita dorong supaya bisa melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini. Apakah sudah mentaati peraturan perundangan atau tidak?,” ujar Politisi muda PKB.
Jika tidak memiliki CSR, lanjut dia, bisa menjadi catatan dari pemerintah Indragiri Hilir serta mengenai sanksi berdasarkan ketentuan.
“Mestinya setiap ada kegiatan CSR bisa di ekspose lewat media biar masyarakat luas bisa tahu sejauh manfaat CSR bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut,” harapnya.
.png)

Berita Lainnya
Bapemperda DPRD Riau Bahas Ranperda Pengelolaan Sampah
Dinilai Lamban, Dewan Sorot Kinerja BPOM Inhil Soal Covid-19
KUPA-PPAS APBD-P Inhil 2020 Disepkati Sebesar Rp2,2 Triliun
Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah Usulkan Penambahan UPT dan UP
Disahkan, Pekanbaru Kini Miliki Perda Penanganan Covid-19
DPRD Riau Akan Panggil Kembali PHR, Karmila Sari: Ada Konsekuensi Jika Jafee Mangkir Lagi
DPRD Inhil : Evaluasi dan Audit Kinerja PT KIG
Dewan Usul Dua Opsi Jika Belajar Tatap Muka Dilanjutkan di Tengah Pandemi
Dewan Inhil Pertanyakan Rekrutmen Ulang Pendamping DMIJ 2024
Komisi VIII DPR Dukung Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau
Karmila Sari: Keterwakilan Perempuan dalam Berpolitik Penting
Banggar DPRD Riau dan TAPD Bahas KUA-PPAS Tahun 2026