" Saya menduga ada transaksi (take over) saham perusahaan ini di bawah tangan, status perusahaan inikan modal asing (PMA), isu diambil alih oleh pemodal dalam negeri sangat kuat, bahkan beberapa tahun lalu perombakan menejemen PT THIP terjadi besar-besaran," cecar Anggota DPR RI Fraksi PKB ini

Dikatakan Abdul Wahid lagi, jika ini benar maka terindikasi menghindari kena pajak BPHTB, peralihan dari PMA menjadi PMDN itu ada konsekwensi pajak.

Abdul Wahid kembali mengungkapkan bahwa dasar hukumnya jelas tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, Peraturan Pemerintah 48 Tahun 1996 tentang pajak penjualan dan pembelian tanah perkebunan yang ada tanaman penghasilan. serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

" Dasar hukumnya jelas pak, jika benar kabar peralihan ini terindikasi menghindari itu (kewajiban pajak), maka ini sangat merugikan negara dan pemerintah daerah," tutur politisi muda ini

Perwakilan menejemen Regional Head Siswanta Capa membenarkan, bahwa dirinya juga mendengar ada kabar alih kelola saham PT. THIP.

" Saya juga mendengar ada kabar itu pak, kami tidak punya kapasitas menjawabnya, karena itu kewenangan Direksi, kalau kita hanya pekerja pak. Bapak mungkin bisa panggil langsung jajaran direksi," tutur siswanta

"Iya, nanti akan kita panggil dan kita cek kebenarannya." tegas Ketua PKB Riau ini.

Sebelumnya diberitakan juga bahwa PT THIP ini juga minim memberikan CSR bagi pembinaan masyarakat dan lingkunhan, dengan luasan HGU sebanyak 83.873 Ha yang yang terdiri dari 16 HGU, Perusahaan ini termasuk pemegang HGU terbesar d Provinsi Riau.

 

Sumber : rilis /  Editor : san