Mahasiswa UIR ini menilau, seperti yang diketahu, beredar kabar bahwa gedung DPR RI ditutup setelah mencuatnya kabar 18 anggota DPR RI terpapar Covid-19. Hal ini membuat aspirasi yang disampaikan ke gedung DPR RI menjadi percuma, karena tidak adanya pimpinan di dalam sana.

Hengky menyampaikan bahwa ada 3 jalur untuk pembatalan Omnibus Law ini, yaitu legislative review, judicial review dan Perppu.

"Dan yang paling memungkinkan dari tiga itu yaitu judicial review, karena DPR RI dan presiden pun sudah bersikeras tidak akan melakukan legislative review ataupun Perppu. Dan hasil judicial review ini nantinya akan memberikan keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat," cakapnya lagi.

Hengky menjelaskan, pihaknya tidak menolak secara keseluruhan, akan tetapi ada beberapa point dari Omnibuslaw yang harus direvisi lagi.

"Tidak semua dari omnibus law itu buruk, ada beberapa poin yang harus di koreksi," jelas Hengky.

BEM Nusantara, kata Hengky, juga mengapresiai para mahasiswa yang menempuh jalur lain. Ia mengajak agar tetap mewaspadai tiap unjuk rasa yang dilakukan.

"Saya memastikan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu murni dan saya mendukung penuh apapun gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi kita harus tetap mewaspadai penumpang-penumpang gelap yang ikut dalam aksi murni kita. Saya menghimbau tetap jaga protokol kesehatan," cakap Hengky.