Pilihan
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Minta Belajar Tatap Muka Dikaji Ulang
JAKARTA (INDOVIZKA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengkaji ulang peraturan belajar tatap muka awal Januari 2021 karena kasus penularan Covid-19 masih terjadi.
"Meningkatnya kasus Covid-19 ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Harus dipikirkan dengan matang dampak yang akan terjadi jika pembelajaran tatap muka tetap diberlakukan, terlebih banyak orangtua murid yang merasa keberatan dan menolak wacana tersebut,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (23/12/2020).
Selain itu Azis Syamsuddin, juga mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang mekanisme Assesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) di tahun 2021. Pemerintah berencana menyusun PP baru yang bakal menggantikan PP Nomor 19 Tahun 2005 juncto PP Nomor 32 Tahun 2013 juncto PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“PP harus segera dikeluarkan untuk menghindari terjadinya permasalahan. Terlebih masih akan dibutuhkan waktu untuk disosialisasi kepada siswa, guru dan pengajar,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah, untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka. Tak sampai di situ, Azis mengakui ada keluhan dari orang tua murid terkait dengan rencana belajar tatap muka awal tahun 2021 nanti.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan proses belajar tatap muka mulai Januari 2021. Bahkan, Nadiem Makarim sudah meminta sekolah-sekolah yang akan melakukan belajar tatap muka untuk mempersiapkan diri.
.png)

Berita Lainnya
DPR Minta Polisi Antisipasi Pergerakan Terorisme dari Jawa ke Sumatera
Tangki di Kilang Cilacap Terbakar, Ahok Pastikan Operasional Normal
Persoalan Logo Dicomot, Acara Ikatan Alumni Ansor Jatim Jadi Ricuh
Kopdes Merah Putih di Papua Angkat Potensi Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kasus Omicron Pertama di RI Diduga Tertular dari WNI Bepergian ke Nigeria
Datangi JICT, DPR Minta Basarnas Prioritaskan Pencarian Korban
Buruan Urus, Ada Pemutihan Pajak Lagi, Biaya Balik Nama dan Sanksi Administratif Dibebaskan
Rekor Lagi, Tambahan Kasus Positif Corona di RI Hari Ini Tembus 1.385
Pemerintah Dinilai Perlu Mengatur Toleransi di Bulan Suci Ramadan
Imbas Larangan Mudik, Jumlah Angkutan Umum Terus Merosot
Kekerasan Terhadap Jurnalis Tinggi, Polri-Dewan Pers Perkuat Sosialisasi Kebebasan Pers
Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya