Pilihan
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Minta Belajar Tatap Muka Dikaji Ulang
JAKARTA (INDOVIZKA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengkaji ulang peraturan belajar tatap muka awal Januari 2021 karena kasus penularan Covid-19 masih terjadi.
"Meningkatnya kasus Covid-19 ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Harus dipikirkan dengan matang dampak yang akan terjadi jika pembelajaran tatap muka tetap diberlakukan, terlebih banyak orangtua murid yang merasa keberatan dan menolak wacana tersebut,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (23/12/2020).
Selain itu Azis Syamsuddin, juga mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang mekanisme Assesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) di tahun 2021. Pemerintah berencana menyusun PP baru yang bakal menggantikan PP Nomor 19 Tahun 2005 juncto PP Nomor 32 Tahun 2013 juncto PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“PP harus segera dikeluarkan untuk menghindari terjadinya permasalahan. Terlebih masih akan dibutuhkan waktu untuk disosialisasi kepada siswa, guru dan pengajar,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah, untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka. Tak sampai di situ, Azis mengakui ada keluhan dari orang tua murid terkait dengan rencana belajar tatap muka awal tahun 2021 nanti.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan proses belajar tatap muka mulai Januari 2021. Bahkan, Nadiem Makarim sudah meminta sekolah-sekolah yang akan melakukan belajar tatap muka untuk mempersiapkan diri.
.png)

Berita Lainnya
Ini Modus Dua Bidan di Yogyakarta Jual 66 Bayi Sejak Tahun 2010
Fraksi PKB DPR RI Dukung RUU BUMDes
Habib Rizieq Dinilai Hina Peradilan, Ini Kata Mahfud MD
DPR Minta Jumlah Penerima Bantuan UMKM Ditingkatkan Jadi 24 Juta
Luas Penanaman Mangrove di Riau Capai 6.320 Hektare
Kemenhub Perpanjang Larangan Mudik dan Arus Balik hingga 7 Juni
Tembus 1 Juta Ton, Stok Beras Nasional Dipastikan Aman
Catat! Kenaikan Kasus Aktif Corona Selalu Berawal dari Libur Panjang
Pansel KPU Bawaslu Dikritik Tak Independen, Setneg: Sudah Sesuai Undang-Undang
BIN Buka Lowongan Tim Penanganan Corona, yang Lolos Bisa Jadi PNS!
Berikut Daftar Sasaran dan Denda Tilang Selama Operasi Zebra 2023
DPR Minta Kementerian PUPR Berikan Subsidi Rumah untuk Insan Pers