Dijelaskannya, mengapa kewenangan itu beralih, karena Satgas Covid-19 tingkat Desa atau Kelurahan dan Kecamatan. Diyakini lebih mengetahui dengan pasti titik atau daerah yang dianggap rawan penularan Covid-19, di wilayahnya masing-masing.

Meski demikian dalam menggunakan kewenangan itu, Satgas Covid-19 tingkat Desa atau Kelurahan tetap diminta untuk mempertimbangkan kebijakannya dengan Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Daerah masing-masing.

"Namun Satgas Covid-19 tingkat Desa atau Kelurahan dalam menjalankan kewenangannya harus tetap dengan pertimbangan dari Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan daerahnya," lanjut Ainun Na`im.

Selain itu, dalam hal tata cara belajar tatap muka di sekolah yang kembali akan dimulai pada Januari 2021 mendatang, masih berdasarkan hasil evaluasi ujicoba sekolah tatap muka sebelumnya. Kemendikbud menetapkan belajar tatap muka di sekolah dengan sistem belajar bergulir atau shift yang mengatur satu orang peserta didik, dalam satu minggu belajar hanya boleh tatap muka sebanyak dua kali pertemuan tatap muka.

"Jadi kita putuskan untuk tetap menggunakan sistem belajar sistem shift, satu orang murid itu dalam satu minggu hanya melakukan tatap muka sebanyak dua kali saja," tegasnya.

Akan tetapi untuk penerapan sekolah kembali tatap muka di Januari 2021 itu, juga ditegaskan nya tetap hanya diperbolehkan bagi sekolah yang telah memenuhi semua daftar periksa (ceklist) kesiapan sekolah. Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.