PEKANBARU (INDOVIZKA) - Kecamatan Tuah Madani optimis bahwa daerahnya bisa melakukan swakelola sampah secara mandiri, pasalnya selama Pemko Pekanbaru bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah tidak membawa dampak yang positif bagi masyarakat.

"Kami menyatakan bahwa pengelolaan sampah kurang memberikan solusi untuk masyarakat, sebab kontrak yang seharusnya sampai ke tingkat masyarakat ini tidak jelas. Jadi ini adalah sebuah kerancuan, dan itu sangat kami sayangkan," cakap Ketua Forum RT-RW Kelurahan Sialang Munggu, Sucipto, Senin (8/2/2021).

Sucipto mengatakan selama dikelola oleh pihak ketiga, selain tidak membawa dampak yang positif untuk masyarakat. Pihak swasta juga dinilai tidak bertanggung jawab dan harus mengeluarkan APBD yang besar.

"Ada pihak tertentu, swasta ini dinilai kurang bertanggungjawab dalam pengelolaan. Biaya Rp60 Miliar itu tidak jelas ke mana arahnya. Dan dari retribusi hanya Rp5 Miliar didapat. Maka dari itu, kami nyatakan untuk menolak swastanisasi itu," jelasnya.

Dia juga mengatakan dirinya optimis jika sampah dikelola oleh pihak kecamatan akan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat seperti tenaga harian yang diberhentikan oleh DLHK akan dipekerjakan kembali olehnya.

"Kita menyatakan siap untuk mengelola jika diberi kewenangan. Kita akan persiapkan semuanya. Mulai dari armada pengangkutan hingga bagaimanapun mengelola dan sebagainya," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Pekanbaru, Roni Pasla yang menemui perwakilan dari Forum RT RW tersebut mengatakan bahwa swakelola yang direncanakan oleh Kecamatan Tuah Madani berpotensi besar untuk mengelola sampah secara mandiri.

"Peluang untuk dikelola oleh pihak Kecamatan itu masih sangat memungkinkan. Karena tidak semuanya diswastanisasi. Contohnya di Rumbai yang diswakelola langsung oleh DLHK sendiri," katanya.

Politisi PAN ini juga optimis bahwa Kecamatan Tuah Madani sanggup mengelola sampah secara mandiri. Yakni dimulai dari pengangkutan, pemanfaatan hingga sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Apa yang disampaikan oleh RT /RW tadi, sama dengan apa yang kita sampaikan kepada DLHK bahwa kita berharap bisa dijalankan (swakelola). Nantinya ada bank sampahnya, ada juga pemanfaatan sampah kering dan basahnya," pungkasnya.

Setidaknya saat ini Kecamatan Tuah Madani setidaknya memiliki 30 ribu Kepala Keluarga (KK), apabila per KK dipungut 10 ribu dan dikalikan dengan jumlah KK maka hasilnya akan mencapai Rp300 juta selama satu bulan.

"Jika bisa diswakelola oleh pihak kecamatan seperti yang disampaikan Forum RT/RW tadi ini kan tidak menggunakan APBD kita lagi. Jadi punya potensi sendiri," pungkasnya.

Sumber :