Pilihan
Warga Tidak Mudik, Pemerintah Disarankan Sediakan Internet Gratis untuk Silahturahim
JAKARTA (INDOVIZKA) - DPR melalui Wakil Ketua Komisi IX, Melkiades Laka Lena mengusulkan pemerintah untuk memikirkan upaya untuk mendorong warga agar tidak mudik pada lebaran tahun ini. Salah satunya dengan memberikan bantuan pulsa atau layanan internet gratis. Sebagai fasilitas layanan silahturahim virtual.
"Katakanlah ada bantuan pulsa atau disediakan di areal tertentu jaringan Wifi gratis supaya masyarakat yang tidak mudik bisa berkomunikasi secara baik dengan warga atau keluarga di daerahnya. Ini mesti dipikirkan dari sekarang,” ujar Melkiades Laka Lena di DPR kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).
Menurutnya pengalaman pada musim mudik libur lebaran di tahun 2020 lalu cukup menjadi alasan pemerintah dan masyarakat untuk menata kembali aturan mudik 2021.
“Saya tahu betul, Pak Budi Karya (Menhub) yang pertama kali mengatakan mudik boleh dengan berbagai macam aturan untuk regulasi di sektor perhubungan. Tapi karena kontroversi berkembang ditambah Menko PMK memutuskan bahwa mudik tahun ini juga dilarang,” jelasnya politisi partai Golkar itu.
Senada dengan itu Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho mengatakan pemerintah tidak konsisten terhadap kegiatan mudik ini. Faktanya sampai hari ini, tidak ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah secara resmi dan yang mengatur soal Mudik 2021.
Dia mendesak pemerintah harus menunjukkan sikap keteladanan dan berkomitmen untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Karena trend sudah sangat jelas, bahwa setiap hari hari libur panjang arus mudik tetap berlangsung. "Jadi harus berani ambil tindakan tegas, walaupun pahit," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Rapat Bersama DPR, Panglima TNI: Waktu yang Tepat untuk Evaluasi Kondisi Alutsista TNI
373.745 Peserta Kena Blacklist Program Kartu Prakerja
PBNU: Pemerintah Jangan Lembek Pertahankan Wilayah Perairan Natuna
Kamu Termasuk Penerima Bansos Rp300 Ribu? Buruan Cek di dtks.kemensos.go.id
Hari Sejuta Pohon Sedunia, DDV Tanam Ribuan Pohon dari Jawa Timur hingga Sumatera Barat
Akhir Maret, 17 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Non Tunai
Kejagung Kejar Aset Terdakwa Asabri yang Berada di Luar Negeri
KSP: Pengembangan Mandalika Tak Berhenti pada Ajang MotoGP
Pemerintah Kaji Honorer Bisa Dapat Pensiun
Dicerai Suami Berstatus PNS, Istri Bisa Tuntut Setengah Gaji
Rotasi Polri, Kapolda Kalimantan Utara Diganti
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI Nomor 4 Setelah China, Vietnam dan Korsel