Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Warga Tidak Mudik, Pemerintah Disarankan Sediakan Internet Gratis untuk Silahturahim
JAKARTA (INDOVIZKA) - DPR melalui Wakil Ketua Komisi IX, Melkiades Laka Lena mengusulkan pemerintah untuk memikirkan upaya untuk mendorong warga agar tidak mudik pada lebaran tahun ini. Salah satunya dengan memberikan bantuan pulsa atau layanan internet gratis. Sebagai fasilitas layanan silahturahim virtual.
"Katakanlah ada bantuan pulsa atau disediakan di areal tertentu jaringan Wifi gratis supaya masyarakat yang tidak mudik bisa berkomunikasi secara baik dengan warga atau keluarga di daerahnya. Ini mesti dipikirkan dari sekarang,” ujar Melkiades Laka Lena di DPR kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).
Menurutnya pengalaman pada musim mudik libur lebaran di tahun 2020 lalu cukup menjadi alasan pemerintah dan masyarakat untuk menata kembali aturan mudik 2021.
“Saya tahu betul, Pak Budi Karya (Menhub) yang pertama kali mengatakan mudik boleh dengan berbagai macam aturan untuk regulasi di sektor perhubungan. Tapi karena kontroversi berkembang ditambah Menko PMK memutuskan bahwa mudik tahun ini juga dilarang,” jelasnya politisi partai Golkar itu.
Senada dengan itu Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho mengatakan pemerintah tidak konsisten terhadap kegiatan mudik ini. Faktanya sampai hari ini, tidak ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah secara resmi dan yang mengatur soal Mudik 2021.
Dia mendesak pemerintah harus menunjukkan sikap keteladanan dan berkomitmen untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Karena trend sudah sangat jelas, bahwa setiap hari hari libur panjang arus mudik tetap berlangsung. "Jadi harus berani ambil tindakan tegas, walaupun pahit," pungkasnya.
Berita Lainnya
DPD Minta BPOM Jangan Terkesan Persulit Izin Vaksin Nusantara
Bukan Menteri Investasi, Politisi Gerindra Justru Usulkan Ahok Jadi Menteri Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Suplai Belanja Media Melalui Institusi Pemerintahan
Penyintas Covid-19 Bisa Divaksinasi, Ini Syaratnya
Kemenag Ingatkan Tak Semua Lembaga Pendidikan Bisa Disebut Pondok Pesantren
Tangki di Kilang Cilacap Terbakar, Ahok Pastikan Operasional Normal
1,6 Juta Data Tak Lolos Validasi BLT Pekerja
Airlangga Beberkan Sederet Insentif Demi Pulihkan Ekonomi
Maklumat Kapolri soal FPI Dikritik: Isu HAM hingga "Cek Kosong"
Gaji Ke-13 PNS Paling Cepat Cair 1 Juni 2021
Imam Islamic Center of New York: Kalau Din Syamsuddin Radikal, Siapa yang Moderat?
2 Saksi Diperiksa Soal Demo Pemuda Pancasila Berujung Penganiayaan Polisi di DPR