Pilihan
Terkait Tudingan Keras M Tartib terhadap Tenaga Honorer
Bupati Irwan : Jangan Sampai Tuduhan Itu Menjadi Fitnah
INDOVIZKA.COM - Terkait tudingan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti M Tartib terhadap tenaga honorer, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Irwan Nasir angkat bicara.
Sebelumnya, M Tartib mengatakan bahwa ia yakin dari 4.000 lebih tenga honorer yang ada di Pemkab Meranti, lebih dari 800 orang tenaga honorer yang menerima gaji tetapi tidak berkerja.
Tidak sampai disitu, Tartib juga mengatakan bahwa ada anak Kepala OPD yang berstatus Oknum Mahasiswa, kuliah di Pekanbaru juga menerima gaji sebagai Tenaga Honorer di salah satu OPD di Meranti.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Maka dari informasi yang ia dapatkan terkait permasalahan di atas, Tartib mengusulkan Kepada OPD terkait untuk melakukannya uji petik terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti.
Menanggapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan mengatakan bahwa kalau hanya sekedar omongan, asumsi ataupun opini, itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai tuduhan itu mengarah ke fitnah.
"Saya pikir itukan pendapat tentu harus ada buktinya, kalau hanya sekedar omongan, asumsi ataupun opini, itu boleh-boleh saja tapi jangan sampai tuduhan itu mengarah ke fitnah, itu tidak baik. Jangan mungkin kita dirugikan terus kita menyerang orang, ga boleh itu," kata Irwan.
Tidak hanya itu, Irwan juga setuju atas usulan uji petik yang diusulkan M Tartib terhadap tenaga honorer di Pemkab Meranti, tapi uji petik ini harus dimulai dari Kantor Sekertariat Dewan dulu, baru ke OPD lainnya.
"Yang jelas uji petik di DPRD dulu, yang honornya dibayar tapi orangnya tidak ada dan diuji petik dulu orang-orang yang dibayar melalui dana aspirasi itu, setelah itu baru OPD. Jangan seperti dalam pepatah itu, buruk muka cermin dibelah," ucapan Irwan. (And)
.png)

Berita Lainnya
Sudah Putusan MA, KSP Tidak Bisa Intervensi Kasus Lahan di Desa Gondai
Kunjungan ke MPP Pekanbaru Meningkat
Perjalanan Dalam Provinsi Riau Tak Perlu Pakai Surat Kesehatan
Saksi Sebut Zulkifli AS Perintahkan Antar Proposal ke Jakarta
Hut Kabupaten Pelalawan ke-26 Hadirkan Artis Ibu Kota Lagu Tabola Bale
DutyFreeZone.com Membuka Pendaftaran Global bagi Vendor dan Investor Menjelang Peluncuran pada Musim Gugur 2026 dari Marketplace Bebas Bea Global Pertama di Dunia
PWI Riau Gelar Kurban dan Umumkan Pemenang LKTJ 2021
Belum Ada Oknum Yang Tertangkap Tangan, Kasatpol PP Pekanbaru Mengaku Sulit Identifikasi Pelaku LGBT
Ingin Kulit Tetap Sehat saat Puasa dan Lebaran? Ini Tips dari Klinik Kecantikan dr. Vee
Didampingi Kadisperinaker Kampar, Hambali Terima Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan
DPRD Ingatkan Warga Tetap Disiplin Terapkan Prokes Selama Libur Panjang
Pemkab Bengkalis Harapkan IMP Berdampak Positif Tangani Stunting