Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Terkait Tudingan Keras M Tartib terhadap Tenaga Honorer
Bupati Irwan : Jangan Sampai Tuduhan Itu Menjadi Fitnah
INDOVIZKA.COM - Terkait tudingan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti M Tartib terhadap tenaga honorer, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Irwan Nasir angkat bicara.
Sebelumnya, M Tartib mengatakan bahwa ia yakin dari 4.000 lebih tenga honorer yang ada di Pemkab Meranti, lebih dari 800 orang tenaga honorer yang menerima gaji tetapi tidak berkerja.
Tidak sampai disitu, Tartib juga mengatakan bahwa ada anak Kepala OPD yang berstatus Oknum Mahasiswa, kuliah di Pekanbaru juga menerima gaji sebagai Tenaga Honorer di salah satu OPD di Meranti.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Maka dari informasi yang ia dapatkan terkait permasalahan di atas, Tartib mengusulkan Kepada OPD terkait untuk melakukannya uji petik terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti.
Menanggapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan mengatakan bahwa kalau hanya sekedar omongan, asumsi ataupun opini, itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai tuduhan itu mengarah ke fitnah.
"Saya pikir itukan pendapat tentu harus ada buktinya, kalau hanya sekedar omongan, asumsi ataupun opini, itu boleh-boleh saja tapi jangan sampai tuduhan itu mengarah ke fitnah, itu tidak baik. Jangan mungkin kita dirugikan terus kita menyerang orang, ga boleh itu," kata Irwan.
Tidak hanya itu, Irwan juga setuju atas usulan uji petik yang diusulkan M Tartib terhadap tenaga honorer di Pemkab Meranti, tapi uji petik ini harus dimulai dari Kantor Sekertariat Dewan dulu, baru ke OPD lainnya.
"Yang jelas uji petik di DPRD dulu, yang honornya dibayar tapi orangnya tidak ada dan diuji petik dulu orang-orang yang dibayar melalui dana aspirasi itu, setelah itu baru OPD. Jangan seperti dalam pepatah itu, buruk muka cermin dibelah," ucapan Irwan. (And)
.png)

Berita Lainnya
SADA by Cathy Sharon Gelar Meet & Greet Serta Exclusive Demo Make Up di Toko Fajar Cosmetic Pekanbaru
Gubri Merasa Malu Kasus OTT Empat ASN DLHK
Usai Ditetapkan oleh PP Muhammadiyah, Warga Muhammadiyah di Kampar Gelar Sholawat Tarawih Perdana
Waspada, Cuaca Panas Terik 35 Derajat Celcius di Kota Pekanbaru dan Sekitar
Jalan Tol Pekanbaru-Rengat Tunggu Persetujuan Kementerian PUPR
Pengumuman Update Data Covid-19 di Riau Diawali Siraman Kalbu
CT Scan RSUD Puri Husada Tembilahan Segera Difungsikan
Keluarkan Instruksi Dirikan Posko dan Goro Antisipasi Malaria, Bupati Rohil Dapat Apresiasi Kemenkes RI
Bupati Inhil : Pelatihan Politik Bagi Perempuan Sangat Penting
Razia Hotel di Pekanbaru, Polisi Temukan 3 Pria dan 1 Wanita di Bawah Umur Sekamar, Ada Kondom Bekas Pakai !
Silaturrahmi Perbakin Kampar dengan Danyonif 132/BS Salo, Ini Kata Ketua Harian
Bupati Zukri Buka Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tekankan Tertib Administrasi dan Perlindungan Aset