Konflik agraria yang menahun itu kata Anton panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif di Kabupaten Kampar. Lantaran tanah garapan milik masyarakat dirampas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar.

Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh korporasi perkebunan, otomatis hal itu kata Anton selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau. 

"Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara, " tegas Anton.

Dirincikan Anton konflik agraria yang saat ini mereka advokasi bersama masyarakat diantaranya di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang berkonflik dengan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga saat ini belum tuntas dan perusahaan masih menguasai lahan milik masyarakat. Kemudian kasus di Danau Lancang, PTPN V, PT Agro di Kampar Kiri

"Meskipun sebelumnya kita sudah pernah jumpa Presiden Jokowi namun belum ada tindak lanjut dari para pemerintah daerah maupun kementerian terkait " ungkap Anton.

Anton kembali mencontohkan seperti kasus PTPN V di Sei Jernih meskipun sudah ingkrah di pengadilan tapi belum juga di eksekusi.

"PT SBAL contohnya lagi bahkan sampai harus masyarakat masih mendirikan tenda di daerah tersebut belum ada tindaklanjut, sementara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau terkesan tutup mata " tegas Anton.

"Untuk itu, kedatangan Presiden Jokowi nanti, Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan akan berusaha supaya kasus konflik agraria di Kabupaten Kampar tersebut diketahui secara jelas oleh kepala negara dan segera dikerjakan dan dituntaskan oleh para pembantu presiden. Baik Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau hingga kementerian terkait " tukas Anton.

Sumber : Net /