Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Jokowi ke Riau, Repdem Kampar Adukan Kasus Konflik Agraria
KAMPAR, (INDOVIZKA) - Afrianto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPC-Repdem) Kabupaten Kampar sambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 mendatang yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.
Organisasi sayap PDI Perjuangan itu akan mengadukan keganasan korporasi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah merampas tanah rakyat.
"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Kampar, karena akan banyak persoalaan yang akan kami sampaikan terkait konflik agraria di Kabupaten Kampar yang usia kasusnya menahun dan mirisnya tidak ada kesungguhan pemerintah daerah maupun kementerian untuk menyelesaikan konflik tersebut " ungkap Afrianto kepada wartawan, Minggu, 16 Mei 2021.
- Milad ke-59 Kabupaten Inhil, Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna
- Riau Siap Hadapi Pertarungan PON XXI Aceh-Sumut 2024
- Dihadiri Pj Gubernur, KPK Bahas Pencegahan Korupsi di Riau
- Lampu Mati Massal, DPRD Riau Minta PLN Minta Maaf dan Ganti Rugi ke Konsumen
- Jemaah Haji Asal Riau Meninggal Dunia di Makkah Bertembah Jadi 4 Orang
Konflik agraria yang menahun itu kata Anton panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif di Kabupaten Kampar. Lantaran tanah garapan milik masyarakat dirampas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar.
Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh korporasi perkebunan, otomatis hal itu kata Anton selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau.
"Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara, " tegas Anton.
Dirincikan Anton konflik agraria yang saat ini mereka advokasi bersama masyarakat diantaranya di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang berkonflik dengan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga saat ini belum tuntas dan perusahaan masih menguasai lahan milik masyarakat. Kemudian kasus di Danau Lancang, PTPN V, PT Agro di Kampar Kiri
"Meskipun sebelumnya kita sudah pernah jumpa Presiden Jokowi namun belum ada tindak lanjut dari para pemerintah daerah maupun kementerian terkait " ungkap Anton.
Anton kembali mencontohkan seperti kasus PTPN V di Sei Jernih meskipun sudah ingkrah di pengadilan tapi belum juga di eksekusi.
"PT SBAL contohnya lagi bahkan sampai harus masyarakat masih mendirikan tenda di daerah tersebut belum ada tindaklanjut, sementara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau terkesan tutup mata " tegas Anton.
"Untuk itu, kedatangan Presiden Jokowi nanti, Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan akan berusaha supaya kasus konflik agraria di Kabupaten Kampar tersebut diketahui secara jelas oleh kepala negara dan segera dikerjakan dan dituntaskan oleh para pembantu presiden. Baik Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau hingga kementerian terkait " tukas Anton.
Berita Lainnya
Hari Ini 45 Kasus Covid-19 di Inhil
Hadiri Rakornis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Ini Penjelasan Kamsol
2 Tahun Disdagperinkop-UKM Meranti Tak Tarik Retribusi Pasar, Padahal Perdanya Sudah Ada
1 Juli, Polres Rohul Gratiskan Biaya Pengurusan SIM
Diserahkan Wapres kepada Gubri, Riau Raih Penghargaan Provinsi Informatif
Polda Riau Segera Tingkatkan Kasus SPPD Fiktif di DPRD Rohil ke Penyidikan
2 Hari Terkahir Nihil Hotspot
Plus Minus Swastanisasi Sampah di Pekanbaru, Dewan: Lihat Mana yang Lebih Besar
Bedah Kepemimpinan Nasional dari Non Jawa, Ricky: Bukan Menyenggol Persoalan SARA
Resmikan RRJ Desa se-Kabupaten Bengkalis, Kajati Riau Apresiasi Bupati Kasmarni
APR Kenalkan Tekstil Lokal Ramah Lingkungan ke UMKM Fasion di Riau
Masuk Masa Sanggah, Dua Perusahaan Ini Menang Tender Pengangkutan Sampah Pekanbaru