Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Siapkan APBD Pro Rakyat, DPRD Riau dan Pemprov Sepakati Ini
PEKANBARU - Ada beberapa poin penting hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD Riau dengan Gubernur Riau tentang muatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD 2021.
Wakil Ketua DPRD Riau, H Zukri mengatakan, dalam pembahasan tersebut baik DPRD maupun gubernur sepakat untuk mempersiapkan APBD yang pro rakyat.
"Sinergisitas ini diharapkan melahirkan APBD yang lebih memprioritaskan belanja publik dan pro rakyat," kata Zukri.
Dalam pertemuan tersebut, beber Zukri, DPRD dan gubernur sepakat bahwa bantuan keuangan daerah dibuka kembali, khususnya untuk kegiatan yang dikerjakan provinsi yang sebelumnya mangkrak dikarenakan terbatasnya kewenangan.
"DPRD dan gubernur juga sepakat bantuan rumah ibadah bisa dimaksimalkan tahun 2021 melalui hibah fisik, tidak dalam bentuk keuangan," kata Zukri.
Selanjutnya, Ketua DPD PDIP Riau ini juga menambahkan, eksekutif dan legislatif juga sepakat akan bersinergi dengan kabupaten/kota untuk pembiayaan seluruh kebutuhan anak yatim di provinsi Riau.
"Yang helas, kedepan kita harapkan APBD Riau lebih pro rakyat, efisien, efektif dan akuntabel," imbuhnya. (*)
.png)

Berita Lainnya
H Dani Ingatkan Pemprov Riau Tidak Kurangin Belanja Kepentingan Publik
Pembahasan APBD Murni 2022 Ditunda, DPRD Riau Fokus Maraton APBDP 2021 APBD-P
Temui Massa, Ketua DPRD Riau Janji Sampaikan Tuntutan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja ke DPR RI
Dewan Riau Dukung RS Unri Jadi Rumah Sakit Khusus Otak
Empat Partai Minta APBD Perubahan Inhil Diperhitungkan Secara Cermat
Pimpinan DPRD Riau Pesimis Lelang Dini 350 Paket Bisa Terlaksana Desember-Januari
Sesuai Mekanisme yang Berlaku, Rekomendasi DPRD diterima oleh Pemkab Bengkalis
Dewan Inhil Ajak OPD Hearing Rutin Setiap Senin
Fraksi PKB Inhil Usulkan Perampingan OPD
Dewan Kritik Mahalnya Biaya Rapid Test Covid-19 Hingga Rp 500 Ribu
Komisi I DPRD Provinsi Riau Gelar Raker Bersama BKD
Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah Usulkan Penambahan UPT dan UP