Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Pemda Diminta Siapkan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022
JAKARTA (INDOVIZKA) - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta para kepala daerah untuk menyisihkan 8 persen dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
"Kita minta pemerintah daerah menyiagakan anggaran 8 persen dari DAU dan DBH buat siap-siap sektor kesehatan dari kemungkinan adanya lonjakan kasus," kata Suahasil dalam Webinar Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022, Jakarta, Senin (22/11).
Suahasil mengatakan dengan menyisihkan 8 persen APBD memang akan memangkas anggaran program yang telah direncanakan. Namun hal ini lebih baik daripada tiba-tiba melakukan refocusing anggaran secara tiba-tiba.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Ini mungkin program lain agak kepotong, tapi kalau melakukan penyisihan dia awal, nanti gak perlu refocusing lagi kalau kita diserang (Covid-19) lagi," katanya.
Di tahun ini, Suahasil menyebut sudah ada beberapa daerah yang berani mengalokasikan dana APBD sebesar 8 persen untuk menangani pandemi. Dia pun mengapresiasi tindakan cepat kepala daerah tersebut dan meminta kepala daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama di tahun depan.
"Di beberapa daerah ini sudah dipakai penganggaran 8 persen buat penangan kesehatan," kata dia.
Suahasil mengatakan selama tahun 2021, pemerintah pusat telah melakukan 4 kali refocusing APBN. Hal ini dilakukan karena terjadi beberapa kali gelombang peningkatan kasus. Khususnya pada pertengahan tahun dengan adanya penyebaran Covid-19 varian delta.
"Kalau di pemerintah pusat, tahun ini sudah 4 kali refocusing. Ini kita tidak potong-potong anggaran, tapi yang kita lakukan menggeser APBN ke sektor kesehatan," kata dia.
Suahasil memastikan tahun depan pemerintah tidak akan melakukan refocusing anggaran. Catatannya, vaksinasi bisa dioptimalkan dan mencapai kekebalan kelompok dan tidak ada lonjakan kasus yang Covid-19. Sehingga tahun 2022 bisa dilalui sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Kita berharap bisa melalui masa pemulihan ekonomi dengan tenang," kata dia mengakhiri.
.png)

Berita Lainnya
KDRT Tidak Hanya Kekerasan Fisik, Simak 5 Tandanya
Hindari Bepergian ke 53 Daerah Zona Merah Berikut Ini
Epidemiolog: Belum Waktunya Menghentikan PTM Selama Mal & Kafe Masih Buka
NetralitasTNI: Komitmen TNI Menjelang Pemilu 2024
Kenapa Pemerintah Larang Salat Berjamaah? Ini Penegasan Ustaz Abdul Somad
Saingan Sedikit, Inilah 13 Formasi CPNS 2021 yang Sepi Peminat
Indonesia Disebut sudah Jadi Episentrum Virus Corona Dunia
BPJS Kesehatan jadi Syarat Wajib Jual Beli Tanah, Ini Penjelasan Dirut Ali Ghufron
Kapolri Terbitkan Izin Liga 1 dan Liga 2
Heboh Kalung 'Antivirus' Eucalyptus Kementan yang Ternyata Jamu
DPR Dorong ASN Terima Bansos Segera Mengundurkan Diri Sebagai Penerima
Kepala BPOM Penny K Lukito Dituding Lakukan Pembohongan Publik Atas Vaksin Nusantara