Pilihan
Cegah Bentrok, Polisi akan Tertibkan Simbol dan Fasilitas Ormas
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Deonijiu De Fatima mengakui, gelaran deklarasi damai yang kerap digelar para organisasi masyarakat (ormas), pasca bentrok yang terjadi antar kubu ormas tidak berdampak banyak di lapangan.
"Itu sudah sering kita lakukan, aksi damai di Polres sudah sering sekali. Setiap peristiwa mereka datang membuat aksi damai, setiap peristiwa aksi damai. Tapi pelaksanaannya begini-begini saja," kata Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Deonijiu De Fatima Minggu (28/11).
Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran di lapangan, untuk menertibkan atribut ormas yang ada di wilayah. Agar tidak ada lagi klaim kewilayahan di lokasi atribut yang terpasang dan menghindari adanya aksi bentrok antar ormas.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
"Makanya ke depan akan kita tertibkan fasilitas-fasilitas, simbol-simbol, kita tertibkan," katanya.
Termasuk Ormas yang terlibat bentrok di wilayah Pasar Lembang, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. "Terkait dengan ormas Ciledug, ini memang selalu terjadi di antara ormas PP sama FBR. Dimana terjadi di wilayah kebiasaan mereka. Dimana mulai dari Depok, Tangsel dan Ciledug," jelasnya.
Ke depan, lanjut Kapolres, pihaknya juga akan mewanti-wanti kepada para pimpinan Ormas, untuk tidak kembali melakukan tindakan kriminal.
“Jika sampai ada melukai orang lain, itu sudah kena pidana. Maka pihak kepolisian akan menindak tegas pada oknum-oknum melakukan tindak kriminal. Karena itu, sudah masuknya tindakan premanisme," tegas Deonijiu
.png)

Berita Lainnya
Aturan Anyar, ini Besaran Terbaru Tunjangan PNS Widyaiswara
Cegah Varian Baru Corona, RI Perlu Tutup Penerbangan?
Komisi II Harap Jadwal Pemilu Sudah Diputuskan Sebelum DPR Reses Desember
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela
Honorer Bakal Dihapus 2023, Apakah Nanti Dapat Pesangon?
Chaidir: Secara Umum Masyarakat Tak Bisa Menerima
Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BRIN, PDIP: Harus Digerakkan oleh Ideologi Bangsa
Pemerintah Nunggak Hampir Rp 1 Triliun Ke RS
Genjot Vaksinasi Massal, Presiden Minta Kepala Daerah Tidak Stok Vaksin
Kemendikbud: Klaster Covid di Sekolah karena Tak Patuh Prokes
Akhir Maret, 17 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Non Tunai
Presiden: Covid-19 Masih Ada dan Nyata