Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
PNS Diminta Tak Khawatir Soal Fasilitas di Ibu Kota Baru
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/48963314481-pns-diminta-tak-khawatir-soal-fasilitas-di-ibu-kota-baru.jpg)
JAKARTA (INDOVIZKA) - Pemerintah meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu khawatir akan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Sebelum dipindahkan, pemerintah akan menyiapkan kawasan perumahan khusus yang dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Termasuk juga fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah untuk para anggota keluarga ASN.
"Perumahan-perumahan atau kawasan perumahan ASN dan perumahan komersil ini akan ada kegiatan fases, fasum dan lainnya di tingkat kawasan ini akan disediakan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Pemerintah tidak hanya akan membangun perumahan saja, melainkan juga dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya. Mulai dari sekolah, pasar, dan berbagai tempat kegiatan lainnya. Jumlah sekolah yang akan dibangun juga menyesuaikan dengan aturan yang ada.
"Di tingkat kecamatan ada berapa sekolah tingkat menengah dan di tingkat kelurahan berapa banyak sekolah dasar yang dibangun," kata dia.
Imam mengatakan pembangunan IKN Nusantara ini merupakan proses transformasi yang dalam praktiknya tidak pasti berjalan secara linear. Dalam prosesnya pasti banyak pihak yang mempertanyakan sehingga harus disikapi dengan sifat yang juga transformatif.
Sejak tahun 2020 pemerintah telah melakukan berbagai perencanaan. Misalnya Bappenas yang menyiapkan rancangan, Kementerian ATR/BPN mengatur masalah tata ruang dan Kementerian PUPR yang menyediakan infrastruktur pembangunan.
"Kita tetap coba ini supaya sinkron, ini kita perbuat sampai akhir 2021 begitu, setelah adanya transformasi yang begitu cepat ini ke depan perlu transformasi yang membangun," kata dia.
Saat ini Imam menyebut berbagai persiapan pembangunan secara konsep telah selesai dilakukan. Tinggal menunggu untuk dieksekusi secara nyata di lapangan. Hanya saja pembangunannya masih belum ada kepastian yang jelas karena masalah penganggaran. Dia menyarankan berbagai persiapan terkait pendanaan bisa selesai sebelum bulan Juli, agar target pembangunan tahap I selesai di tahun 2024 mendatang.
"Karena waktunya cuma 2 tahun, sampai Juli ini ada banyak persiapan yang harus disiapkan, dari anggaran, barang dan jasa, konstruksinya. Barangnya sendiri dari PUPR ini kita gunakan QPA yang kita kawal dan ini harus didukung oleh semua pihak," tandasnya.
Berita Lainnya
Wahid Sampaikan Dukungan Penambahan Kuota BBM yang Diusulkan Gubri kepada BPH Migas
Jika Pengusaha Tak Bayar THR Pekerja, Ini Sanksinya
TKA China Kembali Masuk ke RI Mulai Juni
Liburan Telah Tiba, 3 Wisata Laut di Indonesia Yang Wajib Dikunjungi
Abdul Wahid Minta SKK Migas Pastikan Alih Kelola Blok Rokan Tidak Menimbulkan Masalah
Begini Alur Distribusi Program Minyak Goreng Curah Rakyat
Aturan Penegak Hukum Harus Dapat Izin Presiden Jika Periksa Anggota DPR
Begini Cara Perpanjang dan Bikin SIM Baru 2022, Termasuk Syarat dan Biayanya
Keluarga Laskar FPI Tantang Kapolda Metro Jaya Sumpah Mubahalah
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 Jatuh Pada 24 Mei 2020
Pengusaha Kaget Pemerintah Keluarkan Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun saat Pandemi
Pemerintah Diminta Terapkan Larangan Bepergian saat Libur Imlek ke Masyarakat