Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
PNS Diminta Tak Khawatir Soal Fasilitas di Ibu Kota Baru
JAKARTA (INDOVIZKA) - Pemerintah meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu khawatir akan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Sebelum dipindahkan, pemerintah akan menyiapkan kawasan perumahan khusus yang dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Termasuk juga fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah untuk para anggota keluarga ASN.
"Perumahan-perumahan atau kawasan perumahan ASN dan perumahan komersil ini akan ada kegiatan fases, fasum dan lainnya di tingkat kawasan ini akan disediakan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Pemerintah tidak hanya akan membangun perumahan saja, melainkan juga dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya. Mulai dari sekolah, pasar, dan berbagai tempat kegiatan lainnya. Jumlah sekolah yang akan dibangun juga menyesuaikan dengan aturan yang ada.
"Di tingkat kecamatan ada berapa sekolah tingkat menengah dan di tingkat kelurahan berapa banyak sekolah dasar yang dibangun," kata dia.
Imam mengatakan pembangunan IKN Nusantara ini merupakan proses transformasi yang dalam praktiknya tidak pasti berjalan secara linear. Dalam prosesnya pasti banyak pihak yang mempertanyakan sehingga harus disikapi dengan sifat yang juga transformatif.
Sejak tahun 2020 pemerintah telah melakukan berbagai perencanaan. Misalnya Bappenas yang menyiapkan rancangan, Kementerian ATR/BPN mengatur masalah tata ruang dan Kementerian PUPR yang menyediakan infrastruktur pembangunan.
"Kita tetap coba ini supaya sinkron, ini kita perbuat sampai akhir 2021 begitu, setelah adanya transformasi yang begitu cepat ini ke depan perlu transformasi yang membangun," kata dia.
Saat ini Imam menyebut berbagai persiapan pembangunan secara konsep telah selesai dilakukan. Tinggal menunggu untuk dieksekusi secara nyata di lapangan. Hanya saja pembangunannya masih belum ada kepastian yang jelas karena masalah penganggaran. Dia menyarankan berbagai persiapan terkait pendanaan bisa selesai sebelum bulan Juli, agar target pembangunan tahap I selesai di tahun 2024 mendatang.
"Karena waktunya cuma 2 tahun, sampai Juli ini ada banyak persiapan yang harus disiapkan, dari anggaran, barang dan jasa, konstruksinya. Barangnya sendiri dari PUPR ini kita gunakan QPA yang kita kawal dan ini harus didukung oleh semua pihak," tandasnya.
.png)

Berita Lainnya
Dibuka 30 Mei, Ini 5 Informasi dan Syarat Penting CPNS Kemenkumham 2021
Pegadaian Jadi Pelopor Industri Keuangan 4.0
Pansel KPU Bawaslu Dikritik Tak Independen, Setneg: Sudah Sesuai Undang-Undang
Kabur Bawa Senjata SS-2 V1 di Papua, Foto Prada Yotam Bugiangge Disebar
Ustaz Maaher Meninggal Dunia di Rutan Mabes Polri
Airlangga: Vaksin Covid-19 Mandiri Tetap Gratis
MPR: PP Pengebirian Predator Anak Harus Dilaksanakan Maksimal
Kapolri Minta Rapor Merah Anggota Polisi Diperbaiki
Hadapi Omicron, Pemerintah Gelar Evaluasi Seminggu Sekali
Silpa APBD Riau Tahun 2019 Capai Rp 14 Miliyar
Pakai NIK Orang Lain, 2 Warga Aceh Kuras Rp150 Juta Dana Insentif Kartu Prakerja
Habib Bahar Kirim Surat dari Penjara: Darahku Mendidih Mendengar Habib Rizieq Ditahan