PEKANBARU (INDOVIZKA) - Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti pesimis lelang dini 350 paket di APBD Riau tahun 2022 yang digembar-gemborkan Pemprov Riau bisa dilaksanakan bulan Desember 2021.

"Kalau memang itu bisa dilakukan itu lebih baik, tapi tentu kesiapan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan, dan disampaikan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kan harus selesai dulu, kalau belum selesai, apa yang mau dilelangkan. Jadi ini jadi tanda tanya, ragu saya, kalau Januari 2022 saya pesimis, apalagi Desember 2021. Kalau Februari atau Maret (lelang dimulai) mungkin bisa," kata Syafaruddin Poti, Senin (27/12/2021).

Pernyataannya ini, sambung Poti, bukan tanpa alasan dimana saat ini gubernur sudah menyusun dan melantik kepala OPD. Kemudian, tentang pertanggungjawaban seluruh Satker sehingga ada pemeriksaan dari BPK terhadap kegiatan tahun 2021.

"Apalagi nanti ada pelantikan Eselon III dan IV, akan mempengaruhi tidak dalam kinerjanya, akan terukur tidak kegiatannya akan terlaksana tidak, siapa PPTK-nya. Apalagi nanti ada kegamangan mereka, apakah tetap di posisi yang sama, atau terkena mutasi. Jadi menurut saya kalau Desember dan Januari ini belum ini, dan saya pesimis bisa dilakukan," cakapnya lagi.

Memang, pihaknya mendukung keinginan untuk lelang dini tersebut karena di APBD sebelumnya, lelang yang dilakukan di pertenganan dan akhir tahun anggaran, sehingga banyak yang tidak selesai.

"Sebelumnya proses tendernya terlambat, kegiatan tak selesai. Memang tender dini itu memungkinkan, tapi saya yakin kalau Januari tidak mungkin, bisa jadi Februari atau Maret," tukasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan 350 kegiatan tahun 2022 bisa dilelang dini Desember 2021 ini. Hanya saja sampai minggu pertama Desember, baru 5 kegiatan diusulkan untuk proses lelang.

"Sudah ada lima paket masuk untuk proses lelang," kata Pelaksana Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, M Nurul Israk dilansir dari CAKAPLAH.com, Selasa (7/12/2021) lalu.