Sebaliknya kenaikan harga minyak goreng membuat masyarakat kelas bawah menjerit. Bahkan kenaikan tersebut juga dikeluhkan para pedagang kecil dan pelaku UMKM yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan baku usahanya.

"Minyak goreng bersubsidi ini seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak atau dari sisi ekonomi yang tidak mampu," kata dia.

Pemberian subsidi tersebut kata Andreas harus disesuaikan dengan konsumsi masyarakat. Agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak dan bisa terjangkau kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagai informasi, dalam rangka penyediaan minyak goreng bersubsidi, pemerintah akan melibatkan 70 industri minyak goreng dan 225 perusahaan pengemas (packer). Adapun volume yang disiapkan pemerintah sebanyak 1,2 miliar liter. Selisih harga jual minyak goreng tersebut akan disubsidi pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp3,6 triliun.

Sumber : merdeka.com /