Menurut Ismail, laporan tersebut sudah diterima KPK, Kamis kemarin lewat surat pengaduan masyarakat dan disertai bukti pembangunan bronjong. Ia berharap KPK menelaah dan menindaklanjuti pengaduan tersebut karena terkait erat dengan dengan laporan harta kekayaan Edy di KPK.

"Jadi saya dkk melaporkan gratifikasi pembangunan bronjong senilai Rp 2 miliar sekaligus bertanya ke KPK apakah Taman Edukasi Buah Cakra sekaligus rumah dan berbagai fasilitas didalamnya milik Edy Rahmayadi. Jika itu miliknya kenapa tidak dilaporkan dalam LHKPN," ujar Ismail.

Ismail menjelaskan luas lahan Taman Buah Cakra sekaligus rumah dan fasilitas di dalamnya sekitar 15 hektare dan berada di kawasan situs budaya Melayu, yakni Benteng Putri Hijau Deli Tua. Harga tanah di sana ditaksir Rp 350 ribu per mater. Izin Mendirikan Bangunan disebut atas nama istri Edy, yakni Nawal Lubis dan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada 2018.

"Hal itu yang kami tanyakan ke KPK, apakah tanah dan rumah berikut ternak dan kolam ikan itu milik Edy Rahmayadi atau istrinya Nawal Lubis. Kalau milik Edy, seharusnya didaftarkan di LHKPN. Kami cek tidak ada dalam LHKPN terbaru Edy Rahmayadi," tutur Ismail.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan sudah menerima pengaduan warga Sumut yang melaporkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi." Setelah kami cek di persuratan KPK memang ada. Laporan itu nantinya dipelajari, dianalisa serta diverifikasi atas materi dan data sebagaimana surat dimaksud," ujarnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membantah dugaan gratifikasi yang membuatnya dilaporkan ke KPK. Edy juga mengklarifikasi LHKPN yang dipersoalkan Ismail Marzuki. Menurut Edy, laporan harta kekayaannya sudah dicek kebenarannya oleh komisi antirasuah. Edy mengatakan akan melaporkan balik pelapor dirinya (Ismail Marzuki).