Pilihan
Abdul Wahid Dorong Penghapusan Kebijakan PCR dan Antigen Sebagai Syarat Bepergian
JAKARTA, (INDOVIZKA)- Anggota DPR RI H. Abdul Wahid mengusulkan kepada pemerintah agar menghapus kebijakan Swab PCR dan Antigen bagi masyarkat yang sudah mendapatkan vaksin sebagai syarat melakukan perjalanan.
Hal itu ia sampaikan dihadapan wartawan di komplek perkantoran DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senin (23/8/2021)
"Kita sudah usulkan kepada pemerintah agar menghapus kebijakan pemberlakuan syarat perjalanan yang menggunakan PCR dan antigen, khusus untuk warga yang sudah vaksin," ujar Politisi PKB ini.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Lebih lanjut Wahid juga mendorong agar pemerintah fokus saja melakukan vaksin agar target vaksinasi segera terealisasi.
"Persyaratan keberangkatan yang ribet itu justru merepotkan warga, seharusnya pemerintah fokus mencapai target vaksinasi, agar herd immunity terwujud, kalau bisa november tuntas," tegas Wahid lagi.
Agar roda ekonomi bergerak lanjut Wahid, seharusnya pemerintah melonggarkan bagi warga yang sudah divaksin
"Agar roda ekonomi bergerak, aktivitas masyarakat harus dipermudah, tentu untuk yang sudah vaksin. Tinggal sasaran pemerintah fokus untuk yang belum vaksin disegerakan," tutup Anggota DPR RI asal Riau ini.
.png)

Berita Lainnya
Bakal Dihapus di 2023, Tenaga Honorer: Itu Namanya Kejam
Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BRIN, PDIP: Harus Digerakkan oleh Ideologi Bangsa
Kemenag Bakal Luncurkan Kartu Nikah Digital
Nekat Mudik, Siap-siap Kendaraannya Disita!
Kemenkeu Sebut Tidak Ada Perubahan Insentif untuk Tenaga Kesehatan
Airlangga: Peran NU Penting Menghadapi Persoalan Bangsa
Junimart: SK Penetapan Kawasan Hutan di Lahan Masyarakat Picu Konflik Sengketa Lahan
Habib Rizieq Dinilai Hina Peradilan, Ini Kata Mahfud MD
Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Dahulukan Penanganan Corona
Jokowi Izinkan Pemda Utang ke Pusat Tangani Covid-19
Ribuan Anggota GP Ansor dan Banser Gelar Apel Kebangsaan
MK Tolak Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2024, Begini Tanggapan Anies