PEKANBARU, (INDOVIZKA)- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI H. Abdul Wahid mengajak masyarakat Riau mengawal Rancangan Undang-undang Provinsi Riau. Menurut Abdul Wahid, RUU tersebut merupakan kesempatan bagi Riau dalam memperoleh pengakuan dan pemerataan pembangunan sebagai daerah penghasil.
Hal itu ia sampaikan saat temu ramah dengan masyarakat di Jl. Daru-daru V Kota Pekanbaru, Minggu (30/1/2021).
"Perubahan terhadap UU Provinsi Riau sudah tidak relevan lagi dengan sistem ketatanegaraan saat ini, mengingat UU 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Provinsi Riau berdasarkan UUD sementara dan Republik Indonesia Serikat (RIS)," jelas Politisi PKB ini.
Dikatakan pria kelahiran Inhil ini, Provinsi Riau yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dibentuk masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Konsep otonomi daerah yang ada saat ini sudah berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, beberapa materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini, antara lain judul undang-undang, nomenklatur penyebutan daerah tingkat I, sistem sentralistik sudah berubah menjadi desentralisasi, pola relasi dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta adanya perubahan batas wilayah akibat pemekaran Provinsi Kepulauan Riau.
Wahid juga mempertegas bahwa dengan perubahan melalui RUU Provinsi Riau ini, masyarakat Riau dapat kesempatan mengusulkan hak khusus, mengingat Riau selama ini sangat besar sumbangsihnya terhadap negara.
"Dalam RUU Provinsi Riau ini sudah memuat beberapa hak khusus bagi Riau, diantaranya sebagai daerah pusat kebudayaan melayu, melalui RUU ini diakui Riau sebagai pusat kebudayaan melayu, selanjutnya pengakuan terhadap desa adat berikut dengan memperoleh anggaran untuk mengembangkan dan melastarikan budaya. Kedua sebagai daerah penghasil sawit terbesar, Riau akan memperoleh dana bagi hasil dari sektor sawit," jelas Ketua PKB Riau ini.
Pada kesempatan yang sama, Abdul Wahid juga meminta masukan dan dukungan dari masyarakat Riau, agar dirinya yang menjabat pimpinan badan legislasi DPR RI saat ini dapat mengawal dan menyelesaikan RUU Provinsi Riau sesuai harapan dan keinginan masyarakat Riau.
"Saya juga mohon diberikan masukan dan dukungan, semoga tahun 2022 ini dapat menuntaskan RUU Provinsi Riau, dan dapat sesuai dengan keinginan masyarakat Riau," tutup Calon Gubernur Riau 2024 ini.
.png)
Berita Lainnya
Siapa Saja Pemain Besar Bisnis Tes PCR?
Guru Tak Masuk Formasi CPNS 2021, PGRI: Aneh, Kebijakan Ini Dasarnya Apa?
Kartu Prakerja Gelombang 11 Dibuka, Berikut Cara Daftarnya
Hasil Autopsi Maradona: Tidak ada Obat Ilegal
Perusahaan Luhut Tak Cari Untung di Bisnis PCR
Banggar DPR Tak Ingin Pemilu 2024 Pakai E-voting
Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir, Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp157 Triliun
Liburan Telah Tiba, 3 Wisata Laut di Indonesia Yang Wajib Dikunjungi
Jokowi: Indonesia Berada di Ring of Fire, Bencana Bisa Terjadi Kapan Saja
Kalangan Milenial Terlibat Aksi Teror, Legislator Muda Minta Program Deradikalisasi Harus Relevan
Serikat Pekerja Sebut Aturan JHT Cair Umur 56 Tahun Tanpa Persetujuan Buruh
Pakai NIK Orang Lain, 2 Warga Aceh Kuras Rp150 Juta Dana Insentif Kartu Prakerja