Ia mengatakan data tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BNPT mencegah merebaknya radikalisme di Indonesia. Selain itu juga untuk deteksi dini agar jaringan teroris tidak berkembang di Tanah Air.

"Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunya tugas pencegahan radikal terorisme," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan terorisme. Hal ini juga untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan. 

Apalagi, Ahmad mengatakan, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi  multipihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa. Yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media.

“Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” tuturnya.

Nurwakhid menjelaskan, dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Dalam konteks pelibatan pesantren, BNPT telah melakukan silaturrahmi kebangsaan.

“Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah mengeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren," ucap Ahmad.

Mengutip data di Kementrian Agama jumlah Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, kata Ahmad, ada sekitar 27.722. Artinya, 198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen. 

"Data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan teroris yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” kata dia.

Sumber : tempo.co /