Kedatangan AMI meminta hasil studi banding kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Inhil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Inhil serta menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Inhil.

"Kami minta kepada APDESI Inhil memaparkan hasil studi banding yang dilakukan kepala desa sekarang juga, apa yang didapatkan selama mengikuti studi banding itu, apakah hanya liburan semata," tutur salah satu mahasiswa, Bung Abay, di ruangan Rapat Paripurna DPRD Inhil.

Permintaan AMI dituruti APDESI Inhil, Ketua APDESI Inhil melalui sekretaris, Ependi membacakan hasil studi banding yang terlaksana selama kurang lebih 3 hari itu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

"Kami juga menuntut Pemerintah Kabupaten Inhil dan desa berfokus dengan masalah utama, seperti infrastruktur dan ekonomi berbasis potensi lokal. Menuntut seluruh jajaran pemerintahan (eksekutif dan legislatif) hingga desa, untuk mengurangi program yang menghamburkan APBD - APBDes untuk agenda yang tidak urgent dan tidak relevan dengan kebutuhan rakyat dan terakhir menuntut seluruh jajaran pemerintah (eksekutif dan legislatif) membuka dana perjalanan dinas setiap tahunnya, agar rakyat dapat mengawasinya dengan terang," papar Ketua Korlap Aksi, Rio Febriansyah.

Tuntutan mahasiswa AMI inipun juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Inhil, Ferryandi selaku pimpinan hearing, Kepala DPMD Inhil Budi N Pamungkas, stakeholder terkait dan ketua APDESI Inhil Said Khairul Hanafiah.

Ketua DPRD Inhil, Ferryandi menyambut baik aksi yang dilakukan oleh mahasiswa AMI. Ia menyebut aksi ini adalah kontrol terhadap program pemerintah desa dari sudut pandang mahasiswa.

"Kami menyambut baik aksi mahasiswa AMI, apa yang menjadi keresahan dari sudut pandang mahasiswa sebagai kontrol mengenai kegiatan program dari pemerintah baik legislatif, eksekutif dan pemerintah desa se Inhil. Dengan adanya pertemuan ini, mungkin Kepala desa pikir-pikir lagi membuat suatu program," paparnya.

Ia mengatakan hasil yang diharapkan mahasiswa terhadap Kepala desa usai melaksanakan studi banding juga diharapkan oleh DPRD Inhil bisa membuahkan hasil. Namun dukungan moril juga harus diberikan kepada para kades ini.

"Banyak persoalan yang ada di desa, jadi jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja, sisi positifnya juga harus dilihat, artinya ada niat membangun desa setelah studi banding ini," ujarnya ketika diwawancarai awak media.

Ketua APDESI Inhil, Said Khairul Hanafiah mengaku merasa memiliki pengetahuan baru setelah diadakan rapat dengar pendapat bersama mahasiswa AMI.

"Alhamdulillah kami menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol. Mengenai pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD Inhil hari ini, kami mengetahui dan menjadi pembelajaran agar lebih baik lagi," imbuhnya.

Said juga menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan (studi banding, red) sesuai dengan potensi di desa masing-masing.

"Iya, pertemuan menjadi cambuk bagi kami, ini pertama kalinya, karena di setiap APBDES itu berbeda-beda namun tanpa adanya kesepakatan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda kami tidak akan melaksanakan perjalanan studi banding ini. Dan tidak serta merta hasil studi banding bisa diterapkan ke semua desa, harus disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing desa," tukasnya.**