Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
RAKER PERCEPATAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
Wagubri: Dana Desa Bisa Tekan Angka Pengangguran di Riau
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution hadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.
Dalam Raker itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan sebanyak 1.899 undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Riau.
Desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah daerah. Maka dari itu, dikatakan Wagubri, Pemprov Riau memiliki salah satu program yang berkaitan dengan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 yakni melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Pemerintah Provinsi Riau terus bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahterakan masyarakat," sebut Wagubri, Kamis (20/2/2020) siang di Hotel Labersa.
Selain itu, di bumi melayu lancang kuning Riau ini angka pengangguran masih tinggi. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa mengatasi hal tersebut yakni dengan menjalankan dan memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah dengan baik.
"Sebab, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran terbuka di negeri melayu ini. Salah satunya bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.
Ditambahkannya, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Di samping itu, dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa, kita akan melibatkan masyarakat desa setempat, karena itu sangat diperlukan," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Kelola Kawasan Industri Tenayan, PT SPP Teken Nota Kesepakatan dengan Kejari Pekanbaru
Pj Walikota Pekanbaru Batalkan Kaca Mayang Fashion Street di HUT RI ke-77
Masyarakat Perlu Curiga Terkait Perlakuan Berbeda Satpol PP ke Pedagang dan THM
Balek Kampung, Gubernur Riau Abdul Wahid Disambut Haru Masyarakat Simbar
Satu Unit Rumah Janda di Pulau Burung Ludes Terbakar
Hujan Bakal Mengguyur Riau
Sebanyak 354 Rumah Warga di Kampar Retak Akibat Aktivitas Survei Seismik PHR
Eks Gedung MPP Mulai Dibongkar, Pemko Belum Putuskan Akan Bangun Apa
11 Paket Narkotika Jenis Sabu Siap Edar Diamankan Tim Satresnarkoba Polres Pelalawan
Gubernur Abdul Wahid Silaturahmi Bersama Kajati Riau Sutikno Bersinergi Membangun Bumu Lancang Kuning
Resmi Dilantik dan Diambil Sumpahnya, 105 Anggota PPK Diberikan Pembekalan
Wawako Sugiyarto Terima Penghargaan Investasi dan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal dari Gubri