Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
RAKER PERCEPATAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
Wagubri: Dana Desa Bisa Tekan Angka Pengangguran di Riau
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution hadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.
Dalam Raker itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan sebanyak 1.899 undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Riau.
Desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah daerah. Maka dari itu, dikatakan Wagubri, Pemprov Riau memiliki salah satu program yang berkaitan dengan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 yakni melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Pemerintah Provinsi Riau terus bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahterakan masyarakat," sebut Wagubri, Kamis (20/2/2020) siang di Hotel Labersa.
Selain itu, di bumi melayu lancang kuning Riau ini angka pengangguran masih tinggi. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa mengatasi hal tersebut yakni dengan menjalankan dan memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah dengan baik.
"Sebab, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran terbuka di negeri melayu ini. Salah satunya bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.
Ditambahkannya, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Di samping itu, dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa, kita akan melibatkan masyarakat desa setempat, karena itu sangat diperlukan," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Raja Isyam Azwar Jadi Plt Ketua PWI Riau, Zufra Irwan Plt Ketua Dewan Kehormatan
Bupati Inhil HM WARDAN Tinjau Logistik Pemilu 2024
Pengurus KKSS Kecamatam Keritang Resmi Dilantik
Bangun Monumen Bahasa Indonesia, Pemko Pekanbaru Siapkan Lahan 10 Hektar
Hadiri Halal bi Halal IKKS Inhil, Bupati Inhil HM Wardan: Warga Kuansing Berkontribusi Besar Majukan SDM Inhil
42 Orang Melamar 8 Jabatan Eselon II Pemkab Pelalawan
Kunker ke Disdukcapil Inhil, Disdukcapil Siak Puji Inovasi Progam Dukcapil
Plt Gubri Hormati Langkah KPK, Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau
Pj Gubri SF Hariyanto Terima Penghargaan Pin Emas PWI Riau
Terungkap Motif Pelaku Teror Kepala Anjing: Tidak Senang Muspidauan Jadi Ketua LAM Pekanbaru
Sepanjang Januari Terjadi 197 Bencana Alam, 14 Provinsi Ini Berpotensi Menyusul
Mantan Walikota Dumai Zulkifli AS Didakwa Suap DAK dan Gratifikasi Rp3,9 Miliar