Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
RAKER PERCEPATAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
Wagubri: Dana Desa Bisa Tekan Angka Pengangguran di Riau
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution hadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.
Dalam Raker itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan sebanyak 1.899 undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Riau.
Desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah daerah. Maka dari itu, dikatakan Wagubri, Pemprov Riau memiliki salah satu program yang berkaitan dengan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 yakni melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Pemerintah Provinsi Riau terus bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahterakan masyarakat," sebut Wagubri, Kamis (20/2/2020) siang di Hotel Labersa.
Selain itu, di bumi melayu lancang kuning Riau ini angka pengangguran masih tinggi. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa mengatasi hal tersebut yakni dengan menjalankan dan memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah dengan baik.
"Sebab, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran terbuka di negeri melayu ini. Salah satunya bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.
Ditambahkannya, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Di samping itu, dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa, kita akan melibatkan masyarakat desa setempat, karena itu sangat diperlukan," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
2 Hadiah Utama Mobil Disiapkan BRI Tembilahan pada Acara Penarikan Undian Simpedes
PPP Riau dan Gubernur Abdul Wahid Bertemu, Bahas Sinergi Politik dan Pembangunan Dareh
4 Fraksi Bacakan Pandangan, 3 Serahkan Langsung dan 1 Tidak Ada
Anggota DPRD Inhil Dilantik, Iwan Taruna Harap Saling Kerjasama Bahu Membahu
Kuasa Hukum Mahmuzin-Nuriman Desak Polisi Usut Dugaan Politik Uang sampai ke "Pucuk"
Gubri Minta Bupati dan Walikota Berikan Keringanan Pajak ke Pelaku Usaha
Satnarkoba Polres Pelalawan Kembali Ringkus 2 Tersangka Peredaran Narkotika
Pj Bupati Herman Hadiri Peluncuran Maskot Burung “Si Kedidi” Dan Jingle Lagu KPU Inhil
Mobil Viral Diduga Milik Balai PPHLHK Ternyata Menunggak Pajak
24 Madrasah Ikuti Lomba Seni dan Olahraga di Rangsang Barat Diikuti
Kejati Turunkan Tim ke Inhu Kumpulkan Bukti Korupsi Dana Kasbon Rp114 Miliar
Diskes Catat 7.869 Pengidap HIV/AIDS di Riau, Pekanbaru Terbanyak!