Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
RAKER PERCEPATAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
Wagubri: Dana Desa Bisa Tekan Angka Pengangguran di Riau
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution hadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.
Dalam Raker itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan sebanyak 1.899 undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Riau.
Desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah daerah. Maka dari itu, dikatakan Wagubri, Pemprov Riau memiliki salah satu program yang berkaitan dengan percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 yakni melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Pemerintah Provinsi Riau terus bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahterakan masyarakat," sebut Wagubri, Kamis (20/2/2020) siang di Hotel Labersa.
Selain itu, di bumi melayu lancang kuning Riau ini angka pengangguran masih tinggi. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa mengatasi hal tersebut yakni dengan menjalankan dan memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah dengan baik.
"Sebab, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran terbuka di negeri melayu ini. Salah satunya bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.
Ditambahkannya, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Di samping itu, dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa, kita akan melibatkan masyarakat desa setempat, karena itu sangat diperlukan," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Iwan Taruna : PT SAGM Urus AMDAL Setelah Dipaksa Pemerintah
Ramah Tamah Bersama Gubernur, SKK Migas Sumbagut Sampaikan Kinerja Hulu Migas di Bumi Lancang Kuning
Alokasi Dana Desa Belum Dicairkan, Sejumlah Kades di Meranti Ancam Tutup Kantor
Datangi DPRD Inhil, FKM Balista Ajukan Mediasi 13 Item ke PT THIP Pelangiran
Dewan Pers Sebut Riau Pegang Rekor Media Terbanyak di Indonesia
Bupati Meranti Berang, Ada Pejabat Mengundurkan Diri Dari Jabatan
HPPMKG Tembilahan Taja Lomba Semarak Ramadhan 1443 Hijriah, Catat Jadwalnya!
15 Pegawai di Inhil Kedapatan Sedang Ngopi Saat Jam Kerja
Jabat Pj Walikota Dumai, Jonli Dihadapkan Persoalan Gaji ASN dan Listrik Belum Dibayar
Masuk 16 Besar, Semangat Gamers Terus Semarakkan HPN Riau di Inhil
Bupati Inhil Puji Keaktifan dan Dedikasi DWP Inhil
Bupati Bengkalis Kasmarni Tinjau SPBU di Jalur Mudik Lintas Timur Bathin Solapan