Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Presiden Jokowi Instruksikan 2,6 Juta Warga Indonesia Terima BLT Pengalihan Subsidi BBM
JAKARTA,- Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan yang akan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia.
Dilansir dari kompas.com, Bantalan sosial tambahan itu akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8).
Sri Mulyani menuturkan, BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 150.000 dikalikan empat kali. Dengan demikian, secara total BLT yang diberikan sebesar Rp 600.000 untuk setap penerima.
Namun, penyalurannya akan dilakukan dalam dua termin.
"Bu Mensos akan membayarkan dua kali, yakni Rp 300.000 pertama dan Rp 300.000 kedua," tuturnya.
Pembayaran BLT akan disalurkan melalui Kantor Pos.
"Itu akan dibayarkan lewat berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia," tambah Sri Mulyani.
.png)

Berita Lainnya
September 2021, Tembilahan Mengalami Inflasi 0,41 Persen
Gubernur BI Sebut Rupiah Digital Diluncurkan di 2022: Sekarang Tahap Finalisasi
Harga Pinang Kering di Riau Naik Rp6.323/Kg
Petani Kelapa Mengeluh, Harga Kelapa di Inhil anjlok Rp. 1000 perkilo
Gubri Bahas Upaya Dorong Harga TBS Saat Safari ke Inhu
Kenaikan Harga Telur dan Daging Ayam Picu Inflasi Riau
Harga Sawit Melejit, Petani di Kampar Garap Lahan Terbengkalai
Pertalite Harusnya Dijual Rp 11.000 Bukan Rp 7.650, Apa Kata Ahok?
Rupiah Hari Ini Diprediksi Bisa Menguat Capai Rp 15.500
Gandeng USU, SKK Migas - KKKS Sumatera Utara Gelar Kuliah Umum Edukasi Mahasiswa
Lion Air Kembali Buka Penerbangan Domestik, Calon Penumpang Harus Penuhi Syarat Ini
Utang Pemerintah Naik Rp7.861,68 Triliun per 28 Februari 2023