Pilihan
Tim Gugus Tugas Covid-19 Bantah Isu Lockdown di Inhil
TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, melalui Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid 19, Trio Beni Putra, membantah isu lockdown yang santer beredar, Jumat (27/3).
"Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil belum pernah mengeluarkan ketentuan lockdown, sebagai mana isu-isu di luar sana,"tegas Trio.
Salah satu pertimbangan tidak dilakukannya lockdown, lanjut Trio, karena belum ada Instruksi Presiden (Impes) atau pemerintah. Dengan demikian daerah belum memiliki dasar akan hal tersebut.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Tidak ada lockdown. Ini harus kami sampaikan agar publik tahu fakta sebenarnya,"pungkasnya.
Dia berharap agar masyarakat tetap mengikuti arahan pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, kecuali berkaiatan dengan hal yang mendesak.
.png)

Berita Lainnya
Mulai Surut, Dua Daerah di Riau Masih Terdampak Banjir.
Curah Hujan Tinggi, BPBD Kampar Sambangi PLTA Koto Panjang
Serius Perhatikan UMKM, Ferryandi Berharap Belacan Tanjung Pasir Bisa Ekspor
Rapat Banggar DPRD Batal, Plt Sekwan: Ini hanya Miskomunikasi
DPRD Setuju Pemko Pekanbaru Sanksi Sekolah yang Lakukan Belajar Tatap Muka Tanpa Izin
Ini Nama dan Jabatan PTP, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang Dilantik Bupati Kampar
Grand Central Hadirkan Paket Makan Malam Sepuasnya, Harga Ramah di Kantong
Lima Tahun Berturut-turut, Dishub Pekanbaru tak Mampu Capai Target Retribusi Parkir
Kapolres Pelalawan Pimpin Langsung Pemadaman Karhutla di Teluk Meranti
Wabup Inhil Hadiri Pelantikan BPC KKSS Reteh Periode 2023-2024
Pemprov Riau Akan Bangun Empat Jembatan Gantung di Kampar
Razia Protokol Kesehatan, Sabarudi: Kalau Masyarakat Kelas Bawah Ditertibkan, Kelas Atas Juga Harus