JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Zulkifli Zaini dicecar Anggota Komisi VII DPR soal kenaikan tagihan listrik di masa pandemi pada Mei dan Juni, yang dinilai masyarakat tidak masuk akal dan hanya mengandalkan alasan yang terkesan dibuat-buat hingga lucu karena turut menjadikan drama Korea (drakor) sebagai kambing hitam.
Cercaan dari sejumlah wakil rakyat itu menanggapi alasan PLN yang mengatakan lonjakan tagihan listrik terjadi akibat peningkatan pemakaian listrik selama PSBB.
"Saya melihat ini alasan yang dibuat saja dan alasan itu sangat lucu sekali. Ada yang bilang kenaikan listrik karena WFH, ada yang bilang nonton drakor, ada yang apa dan sebagainya. Menurut saya tidak masuk akal," tegas Anggota Komisi VII Paramita Widya Kusuma, dalam rapat PLN bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (17/06/2020).
Selain itu, Paramita juga mengkritisi alasan PLN yang mengatakan lonjakan tagihan listrik salah satunya diakibatkan masalah pencatatan meteran listrik yang tidak bisa dilakukan selama PSBB. Karena ada ketakutan akan mengakibatkan petugas pencatat meteran bisa terpapar Covid-19 jika melakukan tugas pencatatan.
"Misalnya masalah pencatatan meteran yang tidak melaksanakan tugas karena melindungi pelanggan dari terpaparnya corona. Memangnya petugas langsung bertatap muka dengan pelanggan? Kan tidak. Mereka hanya menghadapi mesinnya saja," kata Paramita.
PLN selain dianggap hanya berputar-putar pada alasan yang terkesan dibuat-buat. Akibatnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno, menegur PLN untuk belajar berkomunikasi yang baik dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas di tengah situasi sekarang.
"Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, enggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang non-sains, Pak," ujarnya.
.png)
Berita Lainnya
Gelombang II Penerima Kartu Prakerja Diumumkan Sore Ini!
Ini Cara Mencairkan JHT 100 Persen Sebelum Aturan Baru berlaku
DPR dan Pemerintah Siapkan Argumen Gugatan UU IKN di Mahkamah Konstitusi
Waspada Gelombang Kedua Covid-19, DPR: Indonesia Berpotensi seperti India
Anies Baswedan Kritik Proyek Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur
Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19 Tertinggi di Facebook, Disusul Twitter dan Youtube
Fasilitasi Hak Pekerja, Menaker Luncurkan Posko THR 2021
Kemendikbud: Klaster Covid di Sekolah karena Tak Patuh Prokes
Polisi Beri Dispensasi Perpanjangan SIM Mati Hingga 31 Agustus
Jika Pengusaha Tak Bayar THR Pekerja, Ini Sanksinya
Draft RUU KUHP Terbaru, Hina Presiden di Medsos Terancam 4,5 Tahun Bui
HUT RI, Pemerintah Minta Warga Sikap Sempurna Pukul 10.17 WIB