JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Zulkifli Zaini dicecar Anggota Komisi VII DPR soal kenaikan tagihan listrik di masa pandemi pada Mei dan Juni, yang dinilai masyarakat tidak masuk akal dan hanya mengandalkan alasan yang terkesan dibuat-buat hingga lucu karena turut menjadikan drama Korea (drakor) sebagai kambing hitam.
Cercaan dari sejumlah wakil rakyat itu menanggapi alasan PLN yang mengatakan lonjakan tagihan listrik terjadi akibat peningkatan pemakaian listrik selama PSBB.
"Saya melihat ini alasan yang dibuat saja dan alasan itu sangat lucu sekali. Ada yang bilang kenaikan listrik karena WFH, ada yang bilang nonton drakor, ada yang apa dan sebagainya. Menurut saya tidak masuk akal," tegas Anggota Komisi VII Paramita Widya Kusuma, dalam rapat PLN bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (17/06/2020).
Selain itu, Paramita juga mengkritisi alasan PLN yang mengatakan lonjakan tagihan listrik salah satunya diakibatkan masalah pencatatan meteran listrik yang tidak bisa dilakukan selama PSBB. Karena ada ketakutan akan mengakibatkan petugas pencatat meteran bisa terpapar Covid-19 jika melakukan tugas pencatatan.
"Misalnya masalah pencatatan meteran yang tidak melaksanakan tugas karena melindungi pelanggan dari terpaparnya corona. Memangnya petugas langsung bertatap muka dengan pelanggan? Kan tidak. Mereka hanya menghadapi mesinnya saja," kata Paramita.
PLN selain dianggap hanya berputar-putar pada alasan yang terkesan dibuat-buat. Akibatnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno, menegur PLN untuk belajar berkomunikasi yang baik dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas di tengah situasi sekarang.
"Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, enggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang non-sains, Pak," ujarnya.
.png)
Berita Lainnya
Banyak Daerah Belum Siap, Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan
Menteri ESDM Heran Terjadi Kelangkaan BBM di Riau
Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan pada Mei 2021
Siapa Saja Pemain Besar Bisnis Tes PCR?
Silpa APBD Riau Tahun 2019 Capai Rp 14 Miliyar
Demokrat dan PKB Tolak PPN Sembako, Khawatir Usik Stabilitas
8 Syarat Naturalisasi, Cukup Bisa Berbahasa Indonesia?
Kapolres Batanghari Diperiksa Propam Polda Jambi Terkait Tahanan Kabur
Pos Brimob di Pegunungan Bintang Ditembaki KKB, Polisi Sebut Tak Ada Korban Jiwa
Effendy Sianipar Ingatkan Mendagri Jangan Nekat Jadikan Riau Tempat Penampungan PMI, Berbahaya!
Subsidi Listrik Bagi 15,2 Juta Pelanggan PLN Akan Dicabut
Indonesia Dorong Board of Peace Jadi Jalur Diplomasi Pengakuan Penuh Palestina