JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Zulkifli Zaini dicecar Anggota Komisi VII DPR soal kenaikan tagihan listrik di masa pandemi pada Mei dan Juni, yang dinilai masyarakat tidak masuk akal dan hanya mengandalkan alasan yang terkesan dibuat-buat hingga lucu karena turut menjadikan drama Korea (drakor) sebagai kambing hitam.
Cercaan dari sejumlah wakil rakyat itu menanggapi alasan PLN yang mengatakan lonjakan tagihan listrik terjadi akibat peningkatan pemakaian listrik selama PSBB.
"Saya melihat ini alasan yang dibuat saja dan alasan itu sangat lucu sekali. Ada yang bilang kenaikan listrik karena WFH, ada yang bilang nonton drakor, ada yang apa dan sebagainya. Menurut saya tidak masuk akal," tegas Anggota Komisi VII Paramita Widya Kusuma, dalam rapat PLN bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (17/06/2020).
Selain itu, Paramita juga mengkritisi alasan PLN yang mengatakan lonjakan tagihan listrik salah satunya diakibatkan masalah pencatatan meteran listrik yang tidak bisa dilakukan selama PSBB. Karena ada ketakutan akan mengakibatkan petugas pencatat meteran bisa terpapar Covid-19 jika melakukan tugas pencatatan.
"Misalnya masalah pencatatan meteran yang tidak melaksanakan tugas karena melindungi pelanggan dari terpaparnya corona. Memangnya petugas langsung bertatap muka dengan pelanggan? Kan tidak. Mereka hanya menghadapi mesinnya saja," kata Paramita.
PLN selain dianggap hanya berputar-putar pada alasan yang terkesan dibuat-buat. Akibatnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno, menegur PLN untuk belajar berkomunikasi yang baik dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas di tengah situasi sekarang.
"Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, enggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang non-sains, Pak," ujarnya.
.png)
Berita Lainnya
Mantan Guru Pembakar Sekolah Diberi Rp6 Juta Oleh Disdik Garut
Serikat Pekerja Sebut Aturan JHT Cair Umur 56 Tahun Tanpa Persetujuan Buruh
Polisi Selidiki Pelanggaran dalam Acara Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok
Selain THR dan Gaji ke-13, PNS Juga Dapat Tambahan Tunjangan 50%
Perppu Pemilu Besok di Sahkan, DPR: Jangan Ada Lagi Upaya Tunda Pemilu
Sebanyak 30 Jaksa Nakal Ditindak Selama 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Presiden Jokowi Apresiasi Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Riau
Resmi Jadi KSAD, Harta Jenderal Dudung Abdurachman Hanya Rp 1 Milyar
Aparat Gabungan Terjunkan 7 Kapal di Laut Riau, Ada Apa?
Menko Airlangga Hartarto Apresiasi Dukungan TNI untuk PPKM Mikro
Kronologi Bahasa Melayu Berubah Menjadi Bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda
Ahok tantang penolak Pergub iklan rokok ajukan gugatan di PTUN