Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pemerintah Alokasikan Rp5,567 Triliun untuk Peremajaan 180.000 Hektare Sawit Rakyat
JAKARTA (INDOVIZKA) - Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah komoditas strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mendukung pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun.
“Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).
Disamping itu, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL.
“Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO dan menjaga surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12% berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya,” katanya.
Dengan demikian target 23% bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) diharapkan dapat tercapai.***
.png)

Berita Lainnya
Sebelum Berpergian, Masyarakat Wajib Kantongi Surat Rapid Test & PCR
Pusat Sebut Dua Positif Covid-19, Riau Ngaku Masih Satu
Syukurlah, Arab Saudi sudah Izinkan Jamaah Umrah dan Haji Indonesia Berusia 60 Tahun
Jika Terjadi Lonjakan Covid-19 Pascalebaran, Kemendagri akan Evaluasi Kepala Daerah
Honorer Bakal Dihapus 2023, Apakah Nanti Dapat Pesangon?
DPR Minta Pemerintah Suplai Belanja Media Melalui Institusi Pemerintahan
Warga di Daerah Kasus Corona Tinggi Diminta Kembali Ibadah di Rumah
Kejati Tingkatkan Kasus Ambruknya Turap Danau Tajwid ke Penyidikan
Kurikulum pendidikan 2013 dinilai aneh dan lucu
Kemerdekaan Pers di Tanah Air, Antara Kenyataan dan Ilusi
Jika Terjadi Lonjakan Covid-19 Pascalebaran, Kemendagri akan Evaluasi Kepala Daerah
Akibat Stok Beras Menumpuk di Bulog Negara Berpotensi Rugi Rp 1,25 Triliun, DPR: Tidak Ada Alasan Impor