Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pemerintah Tegaskan Vaksin Mandiri Tak Bisa Dibeli Perorangan
(INDOVIZKA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan vaksin gotong royong alias vaksin mandiri tidak dapat dibeli secara perorangan. Pembelian itu harus digawangi oleh perusahaan atau badan usaha.
Adapun nantinya para karyawan akan memperoleh program vaksinasi secara gratis dari perusahaan tempatnya bernaung.
"Vaksinasi Gotong Royong hanya untuk korporasi tidak diperjualbelikan untuk individu, dan tidak ada mekanisme vaksinasi pada individu," kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (27/2) kemarin.
Nadia sekaligus menegaskan jenis vaksin mandiri berbeda dengan vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah. Meski Nadia belum merinci kandidat vaksin mandiri yang akan digunakan.
"Yang pasti bukan Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Novavac," tuturnya.
Nadia juga menjelaskan pelaksanaan vaksinasi mandiri nantinya tidak akan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milih pemerintah.
Perusahaan yang memiliki fasyankes yang mendukung untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri bisa melakukannya di sana.
Sehingga ia menjamin proses penyuntikan vaksin mandiri dipastikan tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi pemerintah. Nadia menyebut dari 12 ribu fasilitas non kesehatan seperti klinik, hanya 4 ribu yang saat ini tercatat difungsikan sebagai tempat vaksinasi pemerintah.
"Vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan RS, Puskesmas, Klinik yang sudah ditunjuk sebagai faskes vaksinasi pemerintah," pungkas Nadia.
Sementara itu, Epidemiolog asal Griffith University Australia Dicky Budiman menyoroti ada ketidaksinkronan antara program vaksinasi mandiri dengan vaksin program pemerintah.
Dicky mengatakan hal ini karena vaksin mandiri akan diberikan pada kelompok yang entitasnya pegawai dan bukan kelompok masyarakat yang rawan, yang menjadi tujuan program vaksinasi gratis pemerintah.
Padahal menurutnya tujuan program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi. Ia menyebut kelompok terdampak adalah tenaga kesehatan, lansia dan orang-orang yang memiliki komorbiditas.
.png)

Berita Lainnya
Beredar Info Kuota Jemaah Haji 2021, Ini Penjelasan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi
Cara Lengkap untuk Wajib Pajak Ikut Program Pengungkapan Sukarela
Kemenkeu akan Bayar Kekurangan DBH Meranti usai Diprotes Bupati
KM Kelud Jadi Pilihan GP Ansor Gelar Kongres XVI di Atas Laut
Pemerintah Gelontorkan Stimulus Demi Pulihkan Sektor Pariwisata
Triwulan Pertama, Transaksi Kanal Digital BSI Tembus Rp40,85 Triliun
PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
Meski Dijaga 1.400 Personel Gabungan, Ibu-ibu Simpatisan HRS Tetap Memaksa Masuk Pengadilan
Kejagung Tuntut Mati Terdakwa Asabri, Koruptor Diyakini Bakal Kapok
8 Syarat Naturalisasi, Cukup Bisa Berbahasa Indonesia?
Segera Cair, Sri Mulyani Minta ASN, TNI dan Polri Belanjakan THR
Pemerintah Tambah Kuota UMKM Penerima Banpres