JAKARTA (INDOVIZKA)-Menjawab tudingan Amien Rais yang menduga amandemen Undang-undang Dasar UUD 1945 oleh MPR, untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menegaskan bagi partainya masa jabatan 2 periode sudah cukup. Sehingga tidak perlu ada ketakutan tentang hal itu.

"Bagi PDI-Perjuangan, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-Perjuangan itu, Ahad (14/3/2021).

Ditegaskannya, PDI-Perjuangan tidak pernah memikirkan rencana sebagaimana yang ditakutkan oleh Amien Rais itu.

"Apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk merubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode," tuturnya.

Sementara terkait amandemen UUD 1945 yang direkomendasikan oleh MPR saat ini, ditegaskan Ahmad Basarah, hanya berfokus membahas tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saja.

Dengan alasan perlunya kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya.

"Atas dasar itu, yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Amien Rais melontarkan dugaan Presiden Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Amien mengatakan dalam sidang istimewa itu diduga akan ada usul pasal mengenai masa jabatan presiden 3 periode.

Pernyataan itu disampaikan Amien Rais melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3/2021). Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

"Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim," ujar Amien.

Sumber :