Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Komisi III DPR Dukung Polri Bentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat di Bareskrim Mabes Polri. Langkah itu untuk meningkatkan pelayanan kepada para korban.
Rencana ini mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Menurutnya, ini adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
"Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
- Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Telah Dibuka , Berikut Link, Syarat dan Cara Daftarnya
Harus Maksimal
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dengan adanya Direktorat PPA, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak diharapkan bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing," sambungnya.
Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerja sama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," pungkas Sahroni.
Berita Lainnya
Kamu Termasuk Penerima Bansos Rp300 Ribu? Buruan Cek di dtks.kemensos.go.id
Varian baru Covid Berpotensi Masuk ke Indonesia, Masyarakat Diminta Tak Pergi Berlibur
Triwulan Pertama, Transaksi Kanal Digital BSI Tembus Rp40,85 Triliun
Pabrik Semen Padang Meledak, 4 Orang Dievakusi ke RS M Djamil
Ratusan CPNS 2021 Mengundurkan Diri, Ini Kata BKN
Muhammadiyah Fatwakan Rokok Elektronik Haram
Ratusan Pegawai BKN Diterjunkan
Diskon Hingga 50 Persen, Subsidi Listrik Diperpanjang Hingga Desember
Lakpesdam PBNU Minta Jokowi Batalkan TWK KPK
Bela Jokowi Terkait Pencabutan Pepres Investasi Miras, Natalius Pigai Minta Kepala BKPM Dicopot
Kemendikbud: Klaster Covid di Sekolah karena Tak Patuh Prokes
BKN: Gaji dan Pensiun 7.272 PNS Dibekukan