Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Komisi III DPR Dukung Polri Bentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat di Bareskrim Mabes Polri. Langkah itu untuk meningkatkan pelayanan kepada para korban.
Rencana ini mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Menurutnya, ini adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
"Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Harus Maksimal
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dengan adanya Direktorat PPA, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak diharapkan bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing," sambungnya.
Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerja sama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," pungkas Sahroni.
.png)

Berita Lainnya
Nikah di Rumah Ibadah Diperbolehkan Lagi, Maksimal Dihadiri 30 Orang Saja
Sejumlah Alasan Pemerintah Tak Tutup Pintu Kedatangan dari Luar Negeri
Seleksi P3K Bagi Guru Honorer Sekolah Negeri Dimulai Agustus
31 Ribu ASN Dapat Bansos, Pimpinan Komisi VIII Desak Kemensos Perbaiki Data
DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka Januari 2021
Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik pada 2026, Siap-Siap!
Iuran BPJS untuk Peserta Mandiri Naik Rp 9.500 di 2021
Berikut 5 Daftar Bantuan Pemerintah Rencananya Diperpanjang hingga 2021
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela
Cerita Qoriah Internasional Selamat dari Kecelakaan Sriwijaya Air SJY-182
Ibu Hamil Buruan Cek Rekening! BLT Mulai Cair Lagi
Istana Tegaskan WNA China Masuk Indonesia Orang Penting untuk Proyek Vital Pemerintah