Pilihan
Komisi III DPR Dukung Polri Bentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat di Bareskrim Mabes Polri. Langkah itu untuk meningkatkan pelayanan kepada para korban.
Rencana ini mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Menurutnya, ini adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
"Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Harus Maksimal
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dengan adanya Direktorat PPA, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak diharapkan bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing," sambungnya.
Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerja sama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," pungkas Sahroni.
.png)

Berita Lainnya
Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Terbentur Pembebasan Lahan
Dua Ruas Tol Baru Trans-Sumatera Ini Siap Dilintasi Saat Natal dan Tahun Baru
Pemotongan Gaji Pegawai Pertamina Dipastikan Batal, Begini Penjelasan Ahok
DPR Dorong ASN Terima Bansos Segera Mengundurkan Diri Sebagai Penerima
147 Orang di Jakarta Diduga Terjangkit Corona, Hasil Pemeriksaannya Negatif
Mulai 1 Februari, Harga Rokok Resmi Naik 12,5 Persen, Ini Rinciannya
Hilal Belum Penuhi Syarat, Kemenag : Lebaran 2023 Diprediksi Sabtu 22 April
Usai Ikuti HPN di Medan, PWI Riau Jelajahi Titik Nol Hingga Taman Bawah Laut
Menag Tegaskan Tak Ada Dispensasi Mudik untuk Santri
PLN Siap Diskon 50% Hingga Bebaskan Tagihan Listrik Pelanggan
Sejumlah Alasan Pemerintah Tak Tutup Pintu Kedatangan dari Luar Negeri
PPK Pembangunan Turap Danau Tajwid Diperiksa Jaksa