Pilihan
Komisi III DPR Dukung Polri Bentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat di Bareskrim Mabes Polri. Langkah itu untuk meningkatkan pelayanan kepada para korban.
Rencana ini mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Menurutnya, ini adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
"Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Harus Maksimal
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dengan adanya Direktorat PPA, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak diharapkan bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing," sambungnya.
Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerja sama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," pungkas Sahroni.
.png)

Berita Lainnya
Seorang Dokter di Medan Jadi Tersangka Kasus Suntik Vaksin Kosong
Kepala BNPB Minta Warga Ikuti Info Semeru dari Pemerintah Agar Tak Termakan Hoaks
Mau Ikut CPNS 2021? Wajib Kuasai 8 Hal Ini Agar Lolos!
Airlangga Klaim Pemulihan Ekonomi Sudah On Track
PBNU: Pemerintah Jangan Lembek Pertahankan Wilayah Perairan Natuna
BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair! Tunggu Tanggal Peluncurannya
Sebelum Pulang dari Pondok, Santri Harus Negatif Covid-19
Lampung Diguncang Gempa, Tak Potensi Tsunami
SJ182 Hilang, Warga Pulau Seribu Dengar Dua Kali Ledakan
DPR Targetkan Minimal 30 Persen dari RUU yang Masuk Prolegnas 2021 Tuntas Tahun Ini
Kebijakan Jokowi dan Airlangga di Covid & PEN Banjir Dukungan
Harga Obat Covid-19 Dibandrol Rp 3 Juta per Dosis