Aturan yang mewajibkan penumpang pesawat tes PCR tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Aturan wajib tes PCR berlaku bagi penerbangan antar kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan daerah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3. Selain itu, seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4-1 wajib menunjukkan tes RT-PCR.
Sejak awal, kata Bayu, dirinya tidak setuju penggunaan tes PCR atau antigen sebagai syarat perjalanan. Alasannya, penggunaan antigen/PCR dinilai tidak efektif jika hanya digunakan pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.
“Jadi, bagi saya itu langkah sia-sia," katanya seperti dikutip Tempo dari laman ugm.ac.id Selasa, 26 Oktober 2021.
Karena itu, ia menyesalkan Satgas Covid-19 selama tidak pernah melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen atau PCR efektif mencegah penularan lintas daerah.
Menurut Bayu, aturan yang mewajibkan tes PCR atau antigen sebagai syarat perjalanan ini hanya berlaku di Indonesia dan tidak ditemui di negara lain. Di negara-negara lain, kata Bayu tidak syarat tes PCC atau antigen untuk perjalanan domestik di dalam negeri.
Bayu menjelaskan hasil PCR atau antigen negatif tidak menjamin bahwa seseorang tidak sedang terinfeksi. Apalagi pemeriksaan hanya dilakukan sekali tanpa indikasi, dinilai lemah efektifitasnya.
Hal yang perlu ditekankan pemerintah melalui satgas Covid-19, kata Bayu adalah vaksin dan memakai masker serta sirkulasi udara yang baik.
Karena ia nilai tidak efektif, Bayu bahkan mengusulkan pencabutan aturan yang mensyaratkan tes PCR atau antigen dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi efektif atau tidak.
Menurutnya Bayu, acap kali Pemerintah Indonesia membuat kebijakan tanpa dilandasi alasan ilmiah yang kuat. Kalaupun kemudian ingin mengurangi jumlah penumpang atau membatasi mobilitas sebaiknya kembali saja dengan aturan pembatasan kapasitas.
“Jadi, tidak perlu dengan PCR. Belum lagi nanti ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan finansial para pembuat suratnya," katanya.
Yang harus dilakukan pemerintah, menurut Bayu adalah mendisiplinkan pemakaian masker untuk perjalanan jarak jauh, kapasitas penumpang 50 – 75 persen dengan diatur jarak antar penumpang, dan menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk khusus untuk kereta api.
Menurut dia, cara-cara itu lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR. Hingga saat ini, penelitian di Indonesia tentang seberapa besar risiko tertular di transportasi publik masih kurang. "Karena kembali lagi pemegang datanya tidak mau melakukan evaluasi soal itu," katanya
.png)
Berita Lainnya
Sudah 4 Kasus Deman Malaria Tercacat di Inhil
Data Satgas Covid-19: sudah 428 Warga Riau Meninggal Dunia karena Corona
Target Crash Program Polio di Kota Pekanbaru Masih Dibawah Target
Dinkes Inhil Berikan Tips Menyajikan Protein Hewani yang Sehat dan Variatif
9 Pasien Diisolasi di RSUD PH, 5 di RSUD Raja Musa Guntung
Melalui Vid-Con, Dinkes Riau Apresiasi Upaya Pemkab Inhil dalam Penanganan Covid-19
Dinkes Inhil Ikuti Rapat Program Penurunan Stunting Bersama Pj Ketua TP-PKK Inhil
Ahli Rekomendasikan Skrining Kanker Payudara di Usia 40 Tahun
Update Covid-19 di Riau: Tambah 140 Kasus, 30 Sembuh dan 5 Pasien Meninggal Dunia
Ini 5 Makanan Penurun Asam Urat Paling Ampuh untuk Kesehatan dan Efektif Dikonsumsi Rutin
Penelitian Denmark: Subvarian Omicron BA.2 Lebih Menular dari Varian Omicron Asli
Sejumlah Makanan Ini Bisa Bantu Kamu Lekas Tertidur