"Banyaknya kritikan dalam draf ini membuktikan kualitas draf RUU yang kurang baik. Sehingga pembahasannya, seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada publik dan para ahli untuk memberikan masukan pada draf RUU ini," papar dia.

Minim Masukan Pakar

Hingga saat ini, proses RUU Ibu Kota Negara (IKN) dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, telah dilakukan rapat untuk mendengarkan masukan dan pendapat dari para pakar melalui Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU).

"Namun demikian, proses pembahasan RUU IKN nampaknya akan dilakukan secara cepat. Hal ini terlihat dari jumlah ahli yang diundang bisa mencapai 4 sampai 5 orang dalam sehari dan RDPU dengan pakar ini. Bahkan dilakukan pada hari libur," kata dia.

Para ahli dari beragam sektor dan keahlian ini diminta untuk memberikan masukan dan pandangannya sesuai dengan bidang kepakarannya. Namun, menurutnya, catatan para ahli justru banyak yang tak muncul dalam draf.

"Dari berbagai pandangan ahli yang sudah masuk, beberapa ahli memberikan catatan terjadinya disparitas antara Naskah Akademik (NA) dengan draf RUU IKN. Sebab banyak hal yang disampaikan dalam NA, namun tidak muncul dalam draf RUU IKN," ungkap Suryadi.

Agenda terjadwal hari ini sudah mulai dilakukan pembahasan pasal per pasal. "Oleh sebab itu FPKS berharap pembahasan RUU IKN ini dapat disiarkan langsung melalui media daring agar bisa diakses secara luas oleh publik," tutup Suryadi

Sumber : merdeka.com /