INDOVIZKA.COM- Untuk mengsingkronkan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2020, Komisi III DPRD Inhil menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Inhil.
RDP yang digelar, Senin (27/1/2020) di ruangan rapat Komisi III DPRD Inhil ini, memfokuskan pembahasan terhadap rencana kegiatan OPD terkait, khususnya Dinas Perhubungan Inhil yang bersumber dari DAK, DED maupun APBD tahun 2020.
Dikatakan Iwan, pembahasan Renja ini dimaksudkan agar proses pengajuan dokumen, lelang hingga pencairan tahun 2020 tidak lagi terjadi keterlambatan seperti tahun lalu.
Oleh karenanya, Dishub yang menjadi mitra kerja Komisi III diminta untuk memaparkan secara rinci rencana kerjanya, sehingga segala persoalan dan kendala dihadapi bisa dicarikan solusi bersama.
Selain Dishub, secara bergantian Komisi III juga akan memanggil instansi mitra kerjanya yang lain dan menyusun rencana kerja 2020.
"Secara bertahap OPD mitra kerja Komisi III kita akan panggil. Harapannya kita duduk bersama ini, agar schedule kegiatan yang disusun bisa dipahami dan disingkronkan oleh OPD terkait dengan UKPBJ. Jadi proses lelang maupun pencairan tidak lagi ada Tunda Bayar," ujar Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna, saat memimpin RDP dengan agenda jadwal rencana kerja Dinas Perhubungan (Dishub) tahun 2020.
Politisi muda PKB ini juga mengingatkan, agar OPD terkait pro aktif menjemput bola jika memang ada dokumen yang belum dipahami.
"Kalau ada yang tidak paham silahkan kirim PPTK nya untuk berkonsultasi dengan ULP/UKPBJ. Kalau saling menunggu, semua kegiatan tertunda dan terhambat . Ini yang kita tidak mau," tukasnya.
Selain menghadirkan Kadishub Wiryadi beserta jajarannya, Komisi III juga mengundang pihak UKPBJ dan Bagian Administrasi Setda Inhil. Turut pula hadir dalam RDP tersebut Wakil Ketua Komisi III Edy Haryanto Sindrang, Sekretaris Komisi Asnawi beserta anggota Komisi III DPRD Inhil lainnya.
.png)
Berita Lainnya
Komisi IV DPRD Riau Fokus pada Pengawasan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Dewan Riau Dukung RS Unri Jadi Rumah Sakit Khusus Otak
Abdul Wahid Dorong FPKB di Riau Sahkan Perda Pondok Pesantren
Sulit Koordinasi, Warga Laporkan Anggota DPRD Dapil Rohul ke BK
DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan Reses Masa Sidang I Tahun 2023
Ketua Komisi II DPRD Kampar Soroti Program JKN KIS dan Insentif Nakes Daerah Terpencil
Kasus suap kader PDIP, KPK geledah kantor PT MMS
Komisi IV DPRD Riau Fokus pada Pengawasan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
DPRD Riau: Perubahan APBD Riau 2025 Sudah Bisa Digunakan
Mangkir Lagi dari Rapat, Dewan Sebut Kadis Perkim Inhil 'Mencla-Mencle'
Komisi VI DPR RI Dukung Forum Bisnis Investasi PWI Riau dan Pemkab Inhil
Maju Pileg, Kepala Daerah Harus Berhenti Sebelum Batas Akhir Pencermatan DCT