Pilihan
Membongkar Penyebab Ketimpangan Ekonomi Indonesia
JAKARTA (INDOVIZKA) - Profesor Yuen Yuen Ang menilai ketimpangan yang terjadi dalam sebuah negeri disebabkan oleh pemerintah. Ketimpangan antar daerah di China misalnya membuat wilayah miskin menjadi hanya diam di tempat, sedangkan wilayah kaya akan semakin meningkat.
"Ketimpangan antar daerah membuat ketergantungan dan ketergantungan daerah satu sama lain namun harus ada affirmative action," kata Ekonom Vivi Alatas dalam Bincang Buku Yuen Yuen Ang, Pintu Keluar dari Jerat Kemiskinan: Pengalaman Tiongkok, Megawati Institute, Jakarta Minggu (23/1) malam.
Meski begitu, ketimpangan di Indonesia disebabkan banyak hal yang mempengaruhinya. Contohnya pada sektor pendidikan yang telah mendapatkan porsi di APBN sebesar 20 persen.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Kebijakan ini pun telah berlangsung puluhan tahun namun tidak lantas membuat pendidikan Indonesia lebih baik atau sejajar dengan negara maju lainnya. Menurut Vivi dipicu implementasi kebijakan di lapangan.
"Dana sebesar itu tidak akan ada dampaknya kalau model belajar dari guru tidak berjalan dengan baik," ungkap Vivi.
Solusi Ketimpangan Melalui Kolaborasi
Begitu juga dengan program dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Vivi menilai sebagus apapun program yang dibuat pemerintah untuk pengentasan kemiskinan akan tetap berjalan di tempat selama tidak ada partisipasi bersama. Artinya, lanjut Vivi perlu ada perubahan konsep dalam berperilaku.
"Jadi kuncinya konsep perubahan perilaku," kata Vivi.
Untuk itu dia menilai ketimpangan antar daerah di sebuah negara ini tidak hanya masalah ketergantungan satu sama lain. Melainkan cara mengatasi masalah dengan saling menurunkan satu kebijakan yang bisa dikerjakan secara bersama. Kemudian membuat standarisasi pencapaian sebagai bahan evaluasi bersama.
.png)

Berita Lainnya
Seleksi Dirut BRK Syariah Dibuka Jumat Lusa, Siapa Berminat?
KPPU: Kepemilikan Kebun Sawit Rakyat Makin Sedikit, Perusahaan Swasta Makin Besar
Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Investasi Properti di Jakarta Tetap Menjanjikan
100 Ton Lidi Sawit Riau Terbang ke India dan Pakistan Setiap Bulan
BSI Dorong Transaksi BI-FAST untuk Bank Riau Kepri
Hari ini Minyak Goreng Harga Rp11.500 Mulai Berlaku
Harga Sawit di Riau Alami Kenaikan
Jelang Idul Fitri, Harga Bahan Pokok di Pasar Pangkalan Kerinci Terpantau Stabil
Investasi Masuk Pekanbaru Capai Rp3,096 Triliun
KPPU: Kepemilikan Kebun Sawit Rakyat Makin Sedikit, Perusahaan Swasta Makin Besar
Utang Pemerintah Naik Rp7.861,68 Triliun per 28 Februari 2023
Daftar Harga BBM Februari 2022, Pertamina Tetap dan Shell Naik