Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
5 Poin Penting Aturan Baru PTM dalam SE Mendikbudristek
JAKARTA (INDOVIZKA) - Pemerintah Indonesia telah memperbarui aturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Aturan baru tersebut disampaikan dalam Surat Edaran Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022.
Aturan Pembelajaran Tatap Muka dikeluarkan dengan mempertimbangkan situasi penyebaran Covid-19 di Tanah Air, yang beberapa minggu terakhir melihat peningkatan kasus, ditambah dengan adanya varian Omicron.
Adapun kesepakatan antara lima kementerian terkait untuk aturan baru ini, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
- Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis sukses menyelenggarakan Kegiatan Civil V
- DPRD Riau Desak Disdik Bertindak Cepat Soal Sekolah Terlambat Ikut SNBP
- PSP Unri Sambut Mahasiswa Baru Dengan Kegiatan PKKMB
- Menteri Pendidikan Ubah Batas Minimal Usia Anak Masuk SD, Simak Faktanya
- Bahas Hoaks dalam Dunia Pendidikan
Dikutip dari laman Covid-19.go.id, Jumat (4/2/2022) berikut adalah lima poin penting yang tercantum dalam Surat Edaran Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 terkait kegiatan PTM:
1. PTM Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level dua.
2. Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level satu, level tiga, dan level empat tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.
3. Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.
4. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anak mereka mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
5. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas.
Pengawasan dan Pembinaan yang Harus Diperhatikan
Pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan PTM Terbatas, dihimbau untuk dilaksanakan dalam hal :
A. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan
B. Pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan
C. Percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
D. Memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.
.png)

Berita Lainnya
Jurusan Arsitektur Enam Universitas di Sumatera Tandatangani MoU
Jelang PPDB SMA, Disdik Riau Mulai Lakukan Persiapan
STIKes Husada Gemilang Wisuda 35 Orang Mahasiswa
Bukti Nyata Kepedulian Karmila Sari, Ketika Hati Nurani Bicara di SDN 011 Parit Aman
Proses Belajar Tatap Muka di Inhil Belum Dimulai
199 Kepsek dan 8 Pengawas Sekolah Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya
Antisipasi PPDB Sistem Zonasi, Disdik Riau Akan Tampilkan Alamat Calon Siswa Dalam PPDB
199 Kepsek dan 8 Pengawas Sekolah Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya
MA Nurul Huda Sungai Pinggan Jadikan Siswa/i Andal Dalam Pendidikan
167.000 Anak Putus Sekolah di Riau Jadi Perhatian Khusus, Tim Satgas Pantas Disdik Riau Lakukan Verifikasi Data
SF Hariyanto Janji Naikkan Tunjangan Kepsek SMA/SMK Se-Riau
Corona Buktikan Pendidikan Indonesia Tak Siap Hadapi Abad 21