Adi menilai, kontroversi yang muncul karena komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat yang kurang optimal. Apalagi kebijakan tersebut dikeluarkan saat masyarakat tengah bergulat dengan dampak pandemi.

"Seharusnya ini dikomunikasikan dulu dan sekarang ini jadinya terkesan ujug-ujug dan kami akui ini mendadak," kata dia.

Dalam hal ini kata Adi, pengusaha berada di tengah antara pemerintah dan pekerja. Namun harus diakui ini menjadi beban bagi pengusaha.

Kebijakan ini membuat konsentrasi pengusaha sedikit bergeser dari fokusnya untuk pemulihan keadaan perusahaan. Bagi pengusaha butuh waktu 2-3 tahun ke depan untuk kembali menstabilkan bisnisnya.

"Justru ini beban pengusaha. Kita butuh pulih dan stabilkan kondisi. kita butuh 1-3 tahun ke depan," kata dia.

Minta Pemerintah Cari Jalan Keluar

Mewakili pengusaha, Adi minta pemerintah khususnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencari jalan keluar. Berbagai tuntutan dari pekerja dan masyarakat terhadap kebijakan yang baru dirilis harus bisa disolusikan.

Kadin mengusulkan agar pemerintah memberikan pengecualian kondisi tertentu dalam mekanisme pencairan JHT. Fleksibilitas kebijakan tersebut bisa dalam bentuk surat edaran atau instrumen lainnya.

"Kami ingin usulkan ada diskresi Menaker dengan edaran yang usia 56 tahun ini bagi yang bisa mencapai usia itu dan yang belum bagian itu bisa dikecualikan," kata dia.

"Saya bayangkan bagaimana pekerja sewaktu-waktu di PHK dan sulit dapat pekerjaan. Kalau ada fleksibilitas ini kan bisa dicairkan," kata dia.

Sumber : merdeka.com /