PEKANBARU - Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat, hingga April 2022, realisasi pendapatan dan hibah di Riau tercatat sebesar Rp11,85 trilliun atau 61,95 persen dari target APBN Regional Riau Tahun 2022.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau, Ismed Saputra mengatakan, capaian ini meningkat sebesar 64 persen dibanding tahun lalu atau secara nominal naik sebesar Rp4,6 trilliun.

"Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp6,48 trilliun, bea cukai Rp4,96 trilliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp403,4 miliar," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima halloriau.com, Selasa (31/5/2022).

Sementara itu, Ismed menambahkan, untuk realisasi belanja negara sampai dengan akhir April 2022 di Provinsi Riau tercatat mencapai Rp7,93 trilliun atau 27,42 persen dari pagu anggaran.

Namun belanja tahun ini menurun sebesar Rp106,35 milyar atau 8 persen dibandingkan tahun lalu. Walaupun secara total belanja menurun, namun khusus untuk belanja pegawai meningkat sebesar 15 persen.

"Peningkatan ini berkaitan dengan pencairan Tunjangan Hari Raya pada bulan April dan adanya penambahan komponen 50 persen tunjangan kinerja. Adapun proyeksi belanja negara regional Riau tahun ini tercapai secara optimal," imbuhnya.

Sementara itu, dana transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp6 trilliun atau 28,41 persen, hal ini mengalami penurunan sebesar Rp588,15 milyar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi masing-masing Dana Transfer Ke Daerah sampai dengan April 2022 yaitu Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,22 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,38 triliun, DAK Non Fisik Rp967,19 miliar, Dana Insentif Daerah sebesar Rp5,38 miliar dan dana desa sebear Rp423,95 miliar.

"DAK Fisik sampai bulan April masih nihil disebabkan beberapa hal terkait proses pengadaan, lelang, kontrak dengan pihak ketiga dan lain-lain. Namun pada bulan Mei sudah terdapat pencairan pertama pada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Pada APBD Riau kontribusi dana transfer ke daerah terhadap pendapatan sebesar Rp6,06 triliun atau 83,01 persen dari total pendapatan," tambahnya.

Kondisi makro regional Riau sampai dengan triwulan satu tahun 2022, berdasarkan data BPS Provinsi Riau ekonomi tumbuh sebesar 4,72 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mempunyai distribusi terbesar yaitu 33,23 persen untuk pengeluaran, sedangkan menurut lapangan usaha distribusi terbesar pada industri pengolahan yaitu 27,54 persen.

Inflasi pada bulan April sebesar 0,60 persen, menurun dibanding bulan sebelumnya. Neraca perdagangan surplus sebesar US $ 1,67 miliar, dengan ekspor pada bulan Maret naik 19,8 persen yang didominasi komponen industri pengolahan, selain itu impor pada bulan Maret naik 67,19 persen yang didominasi bahan baku.

Sedangkan Nilai Tukar Petani pada bulan April sebesar 159,22 atau meningkat 0,07 persen dibanding bulan sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,40 persen atau menurun 0,56 persen dibanding tahun lalu dan masih dibawah rata-rata nasional.

Ismed mengatakan, Kementerian Keuangan melalui kantor vertikal di Riau terdiri dari Kanwil DJPb Provinsi Riau, Kanwil DJP Riau, Kanwil DJBC Riau, Kanwil DJKN Riau Sumbar Kepri dan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru secara rutin mengadakan rapat Asset Liability Committee (ALCo) regional untuk membahas realisasi APBN Regional, perekonomian daerah, isu-isu strategis dan policy response.

Pada periode Mei isu yang diangkat terkait larangan ekspor CPO yang berlaku pada bulan April akan berpotensi penurunan pada pendapatan PPh pasal 22, PPN, bea keluar dan tentunya harga jual TBS dari petani.

Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan pencabutan kebijakan tersebut pada tanggal 23 Mei yang lalu oleh Bapak Presiden. Isu lain yaitu perubahan tarif PPN menjadi 11 persen dapat berpotensi terhadap inflasi dan beberapa waktu yang lalu terdapat antrian panjang kendaraan untuk pembelian bio solar dan pertalite sebagai akibat kenaikan harga pertamax dan dexlite/pertadex.

Pemerintah pusat telah merealisasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Riau sampai dengan April sebesar Rp495,24 miliar yang terbagi dalam kluster kesehatan sebesar Rp96,44 miliar, insentif tenaga kesehatan sebesar Rp18,21 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp211,02 miliar dan sembako sebesar Rp169,56 miliar.

Terkait isu regional, Pemerintah perlu memberikan pengawasan yang lebih intensif terkait harga jual CPO agar tidak merugikan petani, pengawasan terhadap penggunaan jenis BBM kepada masyarakat yang berhak dan memastikan kecukupan supply bahan bakar serta diharapkan terjadi penurunan harga minyak goreng di pasaran.

Indeks mobilitas penduduk dan tingkat vaksinasi yang meningkat serta tren kasus Covid-19 yang menurun sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah khususnya di Riau yang menunjukkan kinerja positif pada sisi fiskal dan sektor riil. Realisasi program PEN dari Pemerintah diatas sesuai dengan fungsi APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi demi menjaga petumbuhan ekonomi.

Sumber : Halloriau.com /