Topan yang juga Ketua Umum IKA UIR ini mengingatkan, bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kalau seorang bupati berani berujar seperti itu di media, berarti dia sudah tidak menghargai pemerintah pusat. Jika begini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perlu mengevaluasi Bupati Meranti ini.

"Ucapannya, sama sekali tidak menggambarkan kalau dia itu seorang kepala daerah atau bupati. Sebaiknya, dan kita minta agar Mendagri atas nama Pemerintah Pusat dapat mengevaluasi Bupati Adil ini. Sekolahkan dia dulu. Agar bisa lebih punya etika dan paham soal manajemen pemerintahan daerah," ujar Sahril.

Dengan demikian, lanjut Sahril, yang juga Wakil Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) Golkar Riau ini, secara politik maupun pemerintahan Bupati Adil kedepan bisa bersikap lebih baik. Apalagi Meranti berada di Riau, yang kental dengan nilai-nilai budaya Melayu dan kesopanan. 

Dan, perlu diingat bahwa Gubernur Riau H Syamsuar ini adalah pilihan masyarakat Riau. Dengan begitu, sama saja HM Adil tidak menghargai pilihan masyarakat Riau. 

"Kita ini berada di Riau. Jangankan Bupati menyebut Gubernur pikun secara terbuka seperti itu, memberi sindiran saja itu sudah tidak elok. Segera saja Bupati Meranti ini dievaluasi oleh Mendagri agar jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Meranti kedepan menjadi lebih baik. Kasihan masyarakat Kabupaten Meranti punya Bupati seperti ini," ucap Sahril. 

Seperti diberitakan media, sebelumnya, Bupati Meranti HM Adil SH MM menyebut dirinya tidak pernah menolak kedatangan Gubernur Riau ke Meranti. Ia pun tak segan-segan menyebut di depan media, kalau Gubri sudah pikun. Kalimat itu pun diulanginya berkali-kali. (*)