Pilihan
KLHK Siap Bantu Pemprov Riau Atasi Karhutla
PEKANBARU - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan siap untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengatasi masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono saat menghadiri rapat terbatas Pencegahan Karhutla Tahun 2020 di Rumah Dinas Gubernur Riau, Sabtu (7/3/20), seperti yang dilansir dari kbrn.
Bambang mengatakan bahwa Riau yang merupakan salah satu dari 7 Provinsi rawan karhutla, diperkirakan menjadi daerah pertama yang akan mengalami karhutla.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Provinsi Riau menjadi Provinsi pertama yang mengalami karhutla dan juga yang pertama dikunjungi," ungkapnya.
Diungkapkan, sebagian besar kebakaran hutan di Riau terjadi di wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH), terutama di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
"Kebakaran yang terjadi sebagian besar diwilayah HPH, terutama dikawasan TNT, "jelasnya.
Diharapkan, Pemprov Riau dapat menghimbau, mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah konsesi untuk tidak membakar hutan, serta adanya penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan.
Selain itu, solusi terhadap karhutla yang sering terjadi di Riau, yakni pihak swasta harus bermitra dengan masyarakat tempatan.
"Jadi pihak swasta tidak boleh lagi menolak untuk bermitra dengan masyarakat di wilayah konflik," tegasnya.
Sebelumnya pemerintah Provinsi Riau telah membuat komitmen bersama perusahan-perusahan yang ada di Provinsi Riau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, seluruh perusahaan menandatangani siap diberi sanksi apabila melanggar komitmen bersama tersebut.
Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, terangnya, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konflik yang terjadi antara masyarakat tempatan dengan pihak perusahaan. *
.png)

Berita Lainnya
178 Hotspot Terdeteksi di Sumatera, 21 Titik Terpantau di Riau
Gelar Aksi, Aktivis KSI Tolak Industri Perusak Lingkungan di Inhil
Bhabinkamtibmas Desa Sialang Panjang Ingatkan Warga Tidak Bakar Lahan
Penyempitan Drainase Penyebab Simpang Pasar Pagi Pekanbaru Selalu Banjir
Tak Terima Ditegur, Pengendara Motor di Inhu Malah Maki Polisi
Masih Zero Titik Api, Kapolres Rohul : Tetap Waspada dan Siaga
Hujan Diprediksi Guyur Riau Seharian, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
Diduga Anggaran Umat Dimutilasi Gubri dan Pejabat BRK, Masyarakat Sayangkan Hal Itu
3 Orang Pejabat Meranti Ikut PKN di JaBar
Titik Panas Masih Membara di Riau, Terbanyak Rohil
BMKG Prediksi Cuaca di Riau Siang ini Cerah, Malam Hujan
BMKG: 35 Hotspot Terpantau di Sumatera, Suhu Udara Riau Terik hingga 34 Derajat Celcius