Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
DPRD Inhil : Pemerintah Tidak Peduli dengan Persoalan Petani
INDOVIZKA.COM- Rasionaliasi anggaran yang terjadi disetiap Satuan Kerja (Satker) kini terus menjadi polemik. Banyak anggaran yang sipatnya sangat dibutuhkan terpaksa dipangkas karena ada kebutuhan lain yang mendesak.
Anehya, dari anggaran yang dipangkas masih banyak tidak tepat sasaran. Misalnya, biaya perjalanan dinas nyaris tidak tersentuh rasionallissi, sementara hal-hal yang sangat urgen seperti program penyelamatan kebun rakyat, UMKM dan program lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sering menjadi korban.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Inhil Zulhafendi, Kamis (2/7/2020). Menurut Zulhafendi, sampai hari ini tidak ada sejengkal pun pembangunan trio tata air, padahal pada tahun 2020 ini diamanahkn dalam APBD lebih kurang 350 KM dengan 17 alat berat.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Percuma saja daerah kita berjuluk negeri hamparan kelapa dunia, sementara pemerintah tidak perduli dengan persoalan petani. Lihatlah berapa banyak kebun kelapa yang masih terimbas intrupsi air laut, ditambah serangan hama kumbang dan sebagainya, mana upaya iita mensejahterakan perani, jangan slogan saja yang besar," ujar Zulhafendi.
Legislator PKS yang akrab dipanggil Nanang Fendi ini meminta penerintah peduli terhadap program unggulan tersebut. Jangan sampai juga latah ikut dirasionalisasi, silahkan potong kegiatan-kegiatan yang tak penting yang sipatnya mubazir.
"Ini kan menyangkut 70 persen mata pencarian masyarakat Inhil yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dan ini sangat perlu diperhatikan, bagaimana mereka bisa sejahtera kalau dibiarkan seperti itu," sebutnya.
Ditambah Zulhafendi, seharusnya kita malu setiap hari mengelu elukan negeri hamparan kelapa dunia. "Tapi kerja nyata kita untuk penyelamatan kebun kelapa rakyat seperti omongan kosong belaka," imbuhnya.
Nanang Fendi juga mengingatkan kepada TAPD dan OPD supaya cerdas mengimplimentasikan rasionalisasi refocussing.
"Pandemi memang menghawatirkan kita semua, tapi pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan. Petani dan kebun kelapa adalah urat nadi ekonomi negeri kita, negeri hamparan kelapa dunia," ujar zulhafendi. ***
.png)

Berita Lainnya
Komisi III Singkronkan Renja Dishub Inhil dengan UKPBJ
Konversi BRK ke Syariah Tak Kunjung Terwujud, DPRD Panggil Dirut BRK
Semrawut, Anggota DPRD Inhil Bongkar Data Penerima BST
Batalnya Pembentukan Pansus Kecelakaan Kerja PT PHR, AMR Ungkap Ini
Terkait Laka Lantas yang Melibatkan PT Vadhana, Syafroni Untung Minta Ketua DPRD buat Rapat Lintas Komisi
Marwadi Resmi Jadi PAW Anggota DPRD Kuansing
Bapemperda DPRD Riau Bahas Ranperda Pengelolaan Sampah
Reses di Desa Sungai Laut, Hasanuddin Jemput Aspirasi Masyarakat
Hadiri Sumpah dan Janji Jabatan Anggota DPRD, Ini Pesan Pj Bupati Inhil
Komisi III DPRD Bengkalis Tinjau Potensi Ekonomi Bersama Kadin Riau: Dorong UMKM dan Kolaborasi Pisang Ekspor ke Malaysia
Tahun Depan Riau Tiadakan Penghapusan Denda Pajak
Reses H Dani M Nursalam di Pulau Palas, Masyarakat Usulkan Pembangunan Tanggul Sepanjang 20 KM