Pilihan
Bupati Inhil Diminta Selektif Tempatkan Pembantunya di OPD
INDOVIZKA.COM- Bupati Indragiri Hilir HM Wardan diminta lebih selektif menempatkan para pembantunya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dimaksudkan agar potensi dan peluang daerah yang belum dioptimalkan bisa digali dengan baik.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya (Jubir), Sumarno, pada agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar 6 Ranperda pada Sidang Paripurna ke 8 masa sidang II DPRD Kabupaten Inhil, Selasa (21/7/2020).
Dalam hal realisasi belanja daerah, Fraksi Golkar memandang Bupati sebagai kepala daerah yang menjadi pusat kendali penyelenggaraan pemerintahan telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun demikian Fraksi Golkar berharap penilaian ini tidak serta merta membuat Bupati cepat puas, sebab pada level satuan kerja masih banyak yang perlu ditingkatkan.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Masih banyak potensi dan peluang yang belum dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, kami (Fraksi Golkar, red) minta Bupati lebih selektif dalam menempatkan para pembantunya di setiap OPD. The right man on the right place menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintah," harap Jubir Fraksi Golkar, Sumarno.
Secara umum, fraksi Golkar juga ingin menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan anggaran adalah kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peningkatkan pendapatan daerah menjadi satu keharusan. Dalam konteks belanja daerah efisiensi dan efektivitas menurut Fraksi Golkar juga menjadi kunci utama agar penggunaan anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran yang ditargetkan.
"Pemda diminta terus meningkatkan upaya untuk menjemput anggaran pusat. Tentunya hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi OPD dalam membangun hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Kementerian sesuai bidang tugasnya," kata Sumarno.
Apalagi, tambah Jubir Suamrno, kondisi geografis serta luasnya wilayah daerah memerlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial.
.png)

Berita Lainnya
Komisi III Singkronkan Renja Dishub Inhil dengan UKPBJ
Dinilai Lamban, Dewan Sorot Kinerja BPOM Inhil Soal Covid-19
DPRD Minta Pemerintah Jalan di Riau Segera Diperbaiki
Komisi II DPRD Inhil Sayangkan Pasar Sungai Piring Belum Berfungsi
Anggota DPRD Riau Periode 2019-2024 Diberi Waktu Satu Bulan Kembalikan Fasilitas yang Dipinjamkan
DPRD Inhil : Evaluasi dan Audit Kinerja PT KIG
Jalan di Dumai Sering Hancur, Anggota DPRD Riau Nilai Tidak Ada Perhatian Pemerintah Pusat
Komisi I DPRD Riau Usulkan 5 Nama Timsel KPID ke Pimpinan
Komisi IV DPRD Riau Minta BPBD, Anggaran 2026 Fokus Pada Kesiapsiagaan dan Logistik Bencana
Kebun Kelapa Masyarakat Diserang Hama Kumbang, Begini Kata Anggota DPRD Inhil
Besok Pagi, 65 Anggota DPRD Riau 2024-2029 Dilantik, Ini Nama-namanya
Dewan Kesal, Kadis PUPR Inhil Mangkir Lagi dari RDP