Pilihan
Bupati Inhil Diminta Selektif Tempatkan Pembantunya di OPD
INDOVIZKA.COM- Bupati Indragiri Hilir HM Wardan diminta lebih selektif menempatkan para pembantunya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dimaksudkan agar potensi dan peluang daerah yang belum dioptimalkan bisa digali dengan baik.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya (Jubir), Sumarno, pada agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar 6 Ranperda pada Sidang Paripurna ke 8 masa sidang II DPRD Kabupaten Inhil, Selasa (21/7/2020).
Dalam hal realisasi belanja daerah, Fraksi Golkar memandang Bupati sebagai kepala daerah yang menjadi pusat kendali penyelenggaraan pemerintahan telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun demikian Fraksi Golkar berharap penilaian ini tidak serta merta membuat Bupati cepat puas, sebab pada level satuan kerja masih banyak yang perlu ditingkatkan.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Masih banyak potensi dan peluang yang belum dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, kami (Fraksi Golkar, red) minta Bupati lebih selektif dalam menempatkan para pembantunya di setiap OPD. The right man on the right place menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintah," harap Jubir Fraksi Golkar, Sumarno.
Secara umum, fraksi Golkar juga ingin menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan anggaran adalah kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peningkatkan pendapatan daerah menjadi satu keharusan. Dalam konteks belanja daerah efisiensi dan efektivitas menurut Fraksi Golkar juga menjadi kunci utama agar penggunaan anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran yang ditargetkan.
"Pemda diminta terus meningkatkan upaya untuk menjemput anggaran pusat. Tentunya hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi OPD dalam membangun hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Kementerian sesuai bidang tugasnya," kata Sumarno.
Apalagi, tambah Jubir Suamrno, kondisi geografis serta luasnya wilayah daerah memerlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial.
.png)

Berita Lainnya
Soal Isu Pergantian Sekda Inhil, Legeslatif Saling Adu Argumen
DPRD Terima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban TA 2023 Bupati Kabupaten Bengkalis
Komisi III DPRD Inhil Rekomendasikan Rasionalisasi APBD Tahun 2020 ke Banggar
Pembahasan APBD Murni 2022 Ditunda, DPRD Riau Fokus Maraton APBDP 2021 APBD-P
DPRD Pekanbaru Minta Kontraktor SPAM di Sudirman Segera Perbaiki Jalan Bekas Galian
Iwan Taruna Minta DLHK Awasi Pengelolaan Lingkungan PT SAGM
Kaderismanto: APBD Riau 2026 Sudah Diverifikasi Kemendagri, Tinggal Jalankan Saja
Dewan Kritik Mahalnya Biaya Rapid Test Covid-19 Hingga Rp 500 Ribu
Komisi III Singkronkan Renja Dishub Inhil dengan UKPBJ
Pimpinan dan Anggota DPRD Riau Hadiri Acara Pelantikan Serta Silahturrahmi Gubernur Riau
Dewan Minta Pemprov Riau Segera Tetapkan Sekwan Definitif
Sempat Ditunda, Akhirnya Sekwan dan Direktur RSUD Dilantik