Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Bupati Inhil Diminta Selektif Tempatkan Pembantunya di OPD
INDOVIZKA.COM- Bupati Indragiri Hilir HM Wardan diminta lebih selektif menempatkan para pembantunya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dimaksudkan agar potensi dan peluang daerah yang belum dioptimalkan bisa digali dengan baik.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya (Jubir), Sumarno, pada agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar 6 Ranperda pada Sidang Paripurna ke 8 masa sidang II DPRD Kabupaten Inhil, Selasa (21/7/2020).
Dalam hal realisasi belanja daerah, Fraksi Golkar memandang Bupati sebagai kepala daerah yang menjadi pusat kendali penyelenggaraan pemerintahan telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun demikian Fraksi Golkar berharap penilaian ini tidak serta merta membuat Bupati cepat puas, sebab pada level satuan kerja masih banyak yang perlu ditingkatkan.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Masih banyak potensi dan peluang yang belum dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, kami (Fraksi Golkar, red) minta Bupati lebih selektif dalam menempatkan para pembantunya di setiap OPD. The right man on the right place menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintah," harap Jubir Fraksi Golkar, Sumarno.
Secara umum, fraksi Golkar juga ingin menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan anggaran adalah kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peningkatkan pendapatan daerah menjadi satu keharusan. Dalam konteks belanja daerah efisiensi dan efektivitas menurut Fraksi Golkar juga menjadi kunci utama agar penggunaan anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran yang ditargetkan.
"Pemda diminta terus meningkatkan upaya untuk menjemput anggaran pusat. Tentunya hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi OPD dalam membangun hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Kementerian sesuai bidang tugasnya," kata Sumarno.
Apalagi, tambah Jubir Suamrno, kondisi geografis serta luasnya wilayah daerah memerlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial.
.png)

Berita Lainnya
Pastikan Tepat Sasaran, 145 Ribu Peserta PBI di BPJS Tembilahan Didata Ulang
Empat Partai Minta APBD Perubahan Inhil Diperhitungkan Secara Cermat
Meski Berstatus Kewenangan Kabupaten, H Dani M Nursalam Komit Perjuangkan Infrastruktur
Reses di Jalan M. Boya Tembilahan, Dani Sampaikan Informasi Pembangunan
Sofyan Ucapkan Selamat atas Capaian Kinerja Bupati dan Wakil Bupati di Berbagai Bidang
Komisi III Desak Pusat Bayarkan Tunda Salur DBH Riau untuk Tangani Covid-19
Wakil Ketua DPRD Bengkakis Hadiri Perayaan Trisuci Waisak
Dewan Inhil Minta Pemda Desak Kades Segera Selesaikan Perubahan APBDes
DPRD Terima Penghargaan dari Polres Bengkalis
Fraksi PKB Perjuangkan Gaji BPD se-Inhil Dinaikkan
Ribut Dana Safari Ramadhan, DPRD Riau Minta Gubri dan Wagubri Utamakan Kepentingan Rakyat
Dewan Riau Hadiri Rapat Paripurna HUT Kampar ke 74