INDOVIZKA.COM- Bupati Indragiri Hilir HM Wardan diminta lebih selektif menempatkan para pembantunya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dimaksudkan agar potensi dan peluang daerah yang belum dioptimalkan bisa digali dengan baik.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya (Jubir), Sumarno, pada agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar 6 Ranperda pada Sidang Paripurna ke 8 masa sidang II DPRD Kabupaten Inhil, Selasa (21/7/2020).
Dalam hal realisasi belanja daerah, Fraksi Golkar memandang Bupati sebagai kepala daerah yang menjadi pusat kendali penyelenggaraan pemerintahan telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun demikian Fraksi Golkar berharap penilaian ini tidak serta merta membuat Bupati cepat puas, sebab pada level satuan kerja masih banyak yang perlu ditingkatkan.
"Masih banyak potensi dan peluang yang belum dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, kami (Fraksi Golkar, red) minta Bupati lebih selektif dalam menempatkan para pembantunya di setiap OPD. The right man on the right place menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintah," harap Jubir Fraksi Golkar, Sumarno.
Secara umum, fraksi Golkar juga ingin menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan anggaran adalah kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peningkatkan pendapatan daerah menjadi satu keharusan. Dalam konteks belanja daerah efisiensi dan efektivitas menurut Fraksi Golkar juga menjadi kunci utama agar penggunaan anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran yang ditargetkan.
"Pemda diminta terus meningkatkan upaya untuk menjemput anggaran pusat. Tentunya hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi OPD dalam membangun hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Kementerian sesuai bidang tugasnya," kata Sumarno.
Apalagi, tambah Jubir Suamrno, kondisi geografis serta luasnya wilayah daerah memerlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial.
[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]
.png)
Berita Lainnya
Galian C Ilegal di Kabupaten Bengkalis, Komisi II Cari Solusi ke ESDM Provinsi Riau
Antisipasi Virus Corona, DPRD Inhil Gelar Rapat Gabungan
Komisi III DPRD Riau Prihatin Minimnya Porsi Daerah dari Bagi Hasil PHR
Dewan PKB Inhil Serahkan Bilik Sterilisasi untuk Kecamatan Batang Tuaka
Pansus DPRD Riau Tangani 19 Kasus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan
DPRD Bengkalis Fokus Kembangkan Pajak dan Retribusi untuk Mendukung Pembangunan
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Kesalkan Sikap Pemprov dan Pusat Tidak Konsisten
Tahun Ini Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar Dikerjakan, Ini Kata Ketua Komisi III DPRD Inhil
Ketua DPRD Yulisman Hadiri Pelantikan Pj Sekdaprov Riau
Jadwal Dinas Pegawai DPRD Riau Dibatasi
DPR Pertanyakan Kinerja BPKH Terkait Pengelolaan Dana Haji
Fraksi Golkar Anggap Proses Penunjukan Plt Sekwan DPRD Riau Langgar Aturan