Laporan resmi ke Bawaslu Inhu disampaikan tim Paslon koalisi Keummatan Inhu Bangkit dan Sejahtera lewat Robby Ardhi didampingi penasihat hukumnya Dr Maruli Tua Manik SHi SH MH CLA dan Eri Surya Wibowo SH.
Maruli Tua Manik menjelaskan bahwa di Pilkada Inhu 2020, Paslon Rajut nomor urut 2 sudah melakukan kecurangan, dimana kegiatan pemenangan Rajut terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan melibatkan Kades, 14 Camat, sejumlah pejabat daerah dan bahkan melibatkan langsung Sekda Inhu.
"Selama masa kampanye hingga dihari pencoblosan di Pilkada Inhu, Kades, sejumlah pejabat daerah dan Sekda melakukan pergerakan mengajak Kades untuk memenangkan Paslon Rajut nomor urut 2," ungkap Dr Maruli Tua Manik kepada wartawan (13/12/2020).
Dikatakannya, untuk melakukan koordinasi pemenangan, para penyelenggara negara itu membuat sebuah grup WhatsApp yang diberi nama "BINWAS KADES INHU" bahkan kepala Inspiktur di Inspektorat Inhu juga ikut ada dalam WhatsApp grup tersebut.
Dalam Group WhatsAppt sangat jelas ditemukan adanya pemanfaatan program penyaluran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) untuk pemenangan Nomor Urut 2, seperti Penyaluran dan penyerahan BLT di Rawa Sekip.
“Pelanggaran terang benderang terjadi, Kadis PMD (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) menginstruksikan Kades juga mensosialisasikan Paslon Rajut dan mengajak warga memilih Rajut. Selain hal tersebut juga diketahui banyaknya Kades yang aktif untuk memenangkan Rajut dengan pola penyaluran BLT,” pungkas Maruli.
“Melihat group WhatsApp tersebut, maka apa yang dilakukan Kadis PMD dan kepala Desa yang aktif memenangkan Rajut No 2 telah menciderai amanah UU No 10 tahun 2016, serta melanggar ketentuan Pasal 70, jo 71 ayat (3). Karena itu kami meminta Bawaslu untuk berani melakukan sanksi diskualifikasi kepada Paslon Nomor Urut 2. Mengingat apa yang terjadi telah memenuhi unsur Terstuktur, Masif dan Sistematis (TSM),” imbuhnya.
Ia menambahkan, pelibatan Kades se-Inhu merupakan pelanggaran masif secara keseluruhan. Teratur, karena dalam group melibatkan Kadis PMD dan mengarahakan Kepala Desa. Sistematis, karena dalam group juga terdapat Camat, Sekda, Inspektorat, yang dalam group mereka mengetahui adanya tindakan pelanggaran Pilkada, berupa pemanfaatan BLT DD.
“Yang kami herankan, mengapa Camat, Sekda dan Inspektorat tidak melakukan pelarangan, malah membiarkan adanya tindak pidana perbuatan pelanggaran Pilkada tersebut. Hal ini telah menciderai amanah UU No 10 tahun 2016, serta melanggar ketentuan Pasal 70, jo 71 ayat (3). Maka Paslon rajut harus didiskualifikasi,” tutupnya tegas.
Untuk diketahui, sejauh ini dua pasangan Pilkada Inhu, yakni Rezita - Junaidi, dan Rizal - Yoghi saling klaim kemenangan.
.png)
Berita Lainnya
Ketua Harian PKB Riau H. Dani M Nursalam Resmi Lantik PAC dan Ranting se Kecamatan Kuindra
PAW Anggota DPRD Riau dari PAN dan Demokrat sudah Diteken Mendagri
Muscam Golkar Mandah Sukses Digelar, Wardan Minta Jajaran Pengurus Kompak
Zul Kadir: Berbenahlah, Saya Tidak Mau PPP Jadi Partai Gurem
Heboh Bipang Ambawang, Fahri Hamzah: 'Dapur' Presiden Nggak Beres
Capres Anies Baswedan Diagendakan Kampanye Akbar di Dumai
Soal Kesepakatan Capres dan Wapres, Ini Kata Sandiaga Uno
PKB Riau Ajak Masyarakat Meranti Dukung Adil-Asmar Untuk Menuju Perubahan
Heboh Firdaus Tagih Uang Mahar Pilkada 2018, Irvan Herman Harus Tanggung Jawab
DPAC dan DPRt PKB se-Kecamatan Kateman Dilantik
Agung Nugroho Sebut Isu Pecah Belah Kader Demokrat Muncul Karena Ada Pihak Takut AHY Jadi Presiden
Golkar Riau Dukung Erlangga Hartarto Maju Pilpres 2024, Syamsuar Minta Gencar Sosialisasi